Laporan Wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berencana membangun Stasiun Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang dikelola Koperasi Nelayan.

Hal itu disebut mampu memotong 30 persen dari biaya produksi nelayan karena dapat membeli solar dengan harga lebih murah.

Selama ini, MenKopUKM Teten Masduki berujar nelayan mengalami kesulitan dalam membeli solar subsidi

Baca juga: Tak Capai Target, Teten Masduki Sebut Angka UMKM Masuk e-Katalog LKPP Bisa Sampai 98 Persen

Mereka harus membeli solar ke pengecer dan jumlah yang harus mereka bayarkan di atas harga pasar, yaitu Rp 10 ribu hingga Rp 12 ribu.

"Sehingga pembangunan SPBUN merupakan satu tonggak yang sangat penting yang akan mengubah tingkat kesejahteraan para nelayan," kata Teten dalam acara Refleksi 2022 & Outlook 2023 di Gedung KemenKopUKM, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (26/12/2022).

Saat ini, ada 11 ribu desa nelayan, tapi hanya ada 388 SPBUN.

Teten menyebut program Koperasi Nelayan ini nantinya dapat membawa SPBUN semakin mendekati desa-desa nelayan.

Hal ini juga dapat memudahkan masyarkat nelayan dalam mengakses pembiayaan.

Baca juga: Koperasi Disabilitas Pertama Terbentuk, Menteri Teten Targetkan 50 Wirausaha Baru di 2023

"Nanti ini bisa memotong biaya produksi nelayan hingga 30 persen. Mereka bisa membeli solar seharga SPBU," ujar Teten.

Dalam menjalankan program ini, KemenKopUKM bersama Kementerian BUMN akan bekerja sama memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan.

"Kami bergandengan tangan dengan Kementerian BUMN agar Koperasi Nelayan bisa mendapatkan akses solar subisidi yang lebih gampang. Ini tentu dampaknya sangat besar," kata Teten.

Pembangunan SPBUN yang dikelola Koperasi akan dilakukan di tujuh daerah.

Ada Kabupaten Indramayu, Kabupaten Lombok, Kabupaten Aceh, Kabupaten Deli Serdang, Kota Surabaya, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan.