Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Demi memperketat aspek keselamatan di jalan raya, pemerintah berencana menerapkan aturan Over Dimension Over Load (ODOL) pada Januari 2023.

Akan tetapi, para pengusaha meminta pemerintah untuk menunda penerapan ODOL hingga 2025, dikarenakan banyak sektor usaha yang belum pulih akibat badai pandemi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan aturan mengenai ODOL terus dibahas pemerintah mengenai penerapannya.

Baca juga: Pengamat Transportasi Minta Presiden Jokowi Turun Tangan Langsung Atasi Angkutan ODOL

"Mengenai ODOL ini dalam pembicaraan. Ini memang satu hal yang cukup rumit, di satu sisi ekonomi tertekan, market tertekan, tetapi di sisi lain memang keselamatan harus diutamakan," tutur Agus dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022, Selasa (28/12/2022).

Menurut Menperin, yang menjadi fokus utama penerapan aturan ODOL ialah menyoal kapasitas jalan dan ketahanannya.

"Capacity dari jalan yang ada di Indonesia juga perlu diperhatikan. Ini masih kita negosiasikan, tetapi intinya pemerintah pasti menerapkan ODOL. Bahwa ada pembicaraan untuk merelaksasi itu memang ada, tetapi pasti akan menerapkan ODOL, karena itu penting," imbuhnya.

Baca juga: ASAKI: Kebijakan Zero ODOL Picu Kenaikan Ongkos Angkut Keramik

Minta Ditunda

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sudewo menilai saat ini pemerintah belum memiliki kesiapan untuk melaksanakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2023.

Hal ini bisa dilihat dengan masih banyaknya keberatan dari stakeholder yang merasa belum siap untuk melaksanakan Zero ODOL.

"Saya melihat Kemenhub belum melakukan survei yang mendetail terhadap dampak yang ditimbulkan Zero ODOL ini," ujar Sudewo saat diskusi daring bertema Pelaksanaan Zero ODOL 2023 Perlu Pertimbangkan Dampak Ekonomi dan Sosial?" yang diselenggarakan Orbit Indonesia di Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Kemenhub, kata dia, sepertinya belum menghitung ulang berapa ongkos transportasi distribusi barang atau ongkos logistik yang harus dikeluarkan akibat dari kebijakan Zero ODOL ini.

Juga belum menghitung berapa banyak kendaraan yang bertambah, kapasitas jalan yang ada apakah bisa menampung jumlah kendaraan yang semakin banyak akibat kebijakan Zero ODOL.

"Kalau ini tidak dilakukan, saya yakin pelaksanaan Zero ODOL pada 2023 nanti akan menimbulkan persoalan baru yang memaksa pemerintah untuk memperlebar jalan dengan konstruksi yang speknya angkutan barang.

Ini biayanya tidak murah dan akan menambah pengeluaran APBN kita. Sementara, pos APBN kita saat ini tidak begitu bagus,” ungkapnya.

Ia pun meminta jangan sampai dengan niat baik Zero ODOL yang bertujuan untuk mengurangi resiko kemacetan lalu lintas dan mengurangi resiko kerusakan jalan, tetapi dampak yang ditimbulkan justru malah lebih besar daripada yang sekarang ini berjalan.

Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin Binoni Tio A Napitupulu kebijakan ini dapat menyumbang inflasi 1 hingga 1,5 persen.

Baca juga: Implementasi Zero ODOL Dikhawatirkan Picu Kenaikan Harga Pangan di DKI Jakarta

Kemenperin setuju terhadap penerapan Zero ODOL namun untuk penegakan hukumnya perlu juga melihat dampak-dampaknya.

“Kami sepakat bahwa Zero ODOL sangat baik. Namun, ada hal yang memang perlu kita antisipasi dengan merelaksasi kebijakan ini. Hal itu disebabkan peran logistik sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi kita,” tukasnya.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto, meminta Kemenhub untuk mengkaji dan menunda pelaksanaan Zero ODOL ini hingga tahun 2025 mendatang.

Bila diterapkan awal Januari 2023 kenaikan harga keramik tidak dapat dihindari, karena biaya transportasi menyumbang 25 persen dari harga keramik sehingga memberikan dampak pada harga properti dan perumahan rakyat.

Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Aryono, mengatakan semua pihak perlu duduk bersama agar kebijakan Zero ODOL ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Budi Saputra, Anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), menyampaikan mendukung kebijakan Zero ODOL ini.

“Kami mendukung, tetapi karena ada pandemi Covid-19 yang sangat memberatkan kami, kami butuh mempersiapkan diri lagi. Kami membutuhkan waktu untuk berbenah. Karena, salah satu dampak dari penerapan Zero ODOL ini adalah kami harus menambah jumlah armada itu sekitar 70.000 truk, di mana hal ini tentu membutuhkan sopir dan juga dana investasi yang cukup tinggi. Itu kita kalkulasi sekitar Rp 33 triliun,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia Widodo Santoso, menyampaikan penerapan Zero ODOL akan menaikkan biaya pengangkutannya.

"Setiap biaya angkutan naik sebesar 5 persem, harga semen akan naik sekitar 25 persen sehingga bisa dibayangkan kalau semen naik dua kali lipat saja keramik akan ikut naik karena bahannya semen. Perumahan naik karena biayanya dari semen. Karenanya, kami juga meminta agar Kemenhub bisa menunda pelaksanaan Zero ODOL pada tahun 2023 mendatang,” ucapnya.

Koordinator Aliansi Perjuangan Pengemudi Indonesia (APPN) Vallery Gabrielia Mahodim, juga meminta agar Zero ODOL ini ditunda pelaksanaannya.

“Aturan terkait dengan ODOL ini membuat dapur kami ini kacau. Kebutuhan keluarga pun akan tidak terpenuhi. Dari dulu kami sudah sering duduk bersama seperti ini, entah itu secara offline maupun online. Tetapi endingnya adalah hanya angin surga lagi dan bola panas yang sampai sekarang belum ada titik temu. Karena itu, kami dari para sopir truk meminta agar bisa duduk bersama dengan 5 instansi, di mana itu adalah bagian dari Kemenhub dan Polri,” kata Inces, sapaan akrabnya.

Terkait permintaan penundaan penerapan Zero ODOL tersebut, Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana berjanji akan melakukan jalan yang terbaik dengan membicarakan lagi terkait dampak Zero ODOL ini dengan semua stakeholder terkait.

“Jadi, perekonomian harus kita jaga, tapi aspek aspek keselamatan pun juga harus kita jaga. Jadi, jangan sampai ada salah satu yang kita korbankan,” katanya.