Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang ekspor bijih bauksit yang mulai berlaku pada Juni 2023. 

Dosen sekaligus praktisi pasar modal Lanjar Nafi mengatakan, larangan ekspor tersebut berdampak positif terhadap harga bauksit. 

"Dampaknya positif karena membuat harga bauksit di pasar berpotensi melonjak karena berkurangnya supply disaat permintaan yang mulai kembali normal," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Jumat (30/12/2022).

Baca juga: Kendala Hilirisasi Bauksit, Pengamat: Kapasitas Smelter Minim hingga Serapan di Dalam Negeri Kecil

Lanjar menjelaskan, mengingat ini telah direncanakan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertambangan Minerba, sehingga produsen bauksit telah melakukan pembangunan smelter guna memberikan nilai tambah terhadap hasil tambang mereka. 

"Dikabarkan juga ANTM (PT Aneka Tambang Tbk) telah memiliki satu smelter yang telah beroperasi dan sedang menggarap proyek smelter grade alumina refinery di Kalimantan Barat bersama Inalum," katanya.

Adapun dari sisi kinerja, penjualan bauksit hanya menyumbang pendapatan sebesar 4,3 persen selama 9 bulan tahun 2022. 

Sedangkan, lanjut Lanjar, penyumbang terbesar pendapatan ANTM masih dari logam mulia dan penyulingan sebesar 70,5 persen dan sisanya pada penjualan olahan nikel. 

"Sehingga, meskipun pendapatan dari penjualan olahan bauksit belum maksimal tidak berpengaruh secara signifikan. Namun sebaliknya jika penjualan telah maksimal akan berpotensi meningkatkan kontributor penyumbang pendapatan ANTM," ujarnya.

Baca juga: Juni 2023 Ekspor Bijih Bauksit Dihentikan, Pengusaha Belum Siap?

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut larangan ekspor bijih bauksit ini dubuat dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang mulai diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020. 

Kebijakan itu kata Jokowi dirasakan memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri. 

”Keberhasilan ini (larangan ekspor bijih nikel) akan dilanjutkan untuk komoditas yang lain dan mulai Juni 2023, Pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” katanya. 

Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi menyebut nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya 1,1 miliar dolar AS atau Rp17 triliun. 

Namun setelah larangan ekspor diberlakukan, dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat menjadi 20,9 miliar dolar AS atau Rp326 triliun.