“Subsidi untuk transportasi masal harus dilakukan, dan merupakan insentif untuk para pengguna kendaraan pribadi yang migrasi ke KRL,” tuturnya.

Kemudian yang kedua ialah mekanisme dual tarif ini tidak lazim dalam sistem transportasi masal manapun di dunia.

Keempat bahwa sistem dual tarif ini secara operasional sulit diimplementasikan. Sebab menurut Tulus, akan sangat sulit untuk menentukan mana konsumen mampu/kaya, dan mana konsumen tidak mampu.

Baca juga: Singgung Subsidi Terlalu Besar hingga Pemerataan, Pengamat Respons Positif Wacana Kenaikan Tarif KRL

“Sistem dual tariff jika diterapkan merupakan suatu kemunduran (setback) yang cukup serius,” ucap Tulus menjelaskan alasan kelima.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, tarif Commuter Line atau KRL di tahun 2023 tidak akan naik.

"Soal KRL, itu enggak naik (tarifnya). InsyaAllah sampai 2023 enggak naik," ucap Menhub Budi dalam acara Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Meski demikian, Budi menambahkan, masyarakat yang memiliki kondisi keuangan finansial cukup baik, nantinya akan menggunakan kartu khusus saat naik KRL.

"Tapi nanti akan pakai kartu. Jadi yang sudah 'berdasi' dalam artian kemampuan finansial-nya tinggi, mesti bayar (dengan harga) lain," ujarnya.

Baca juga: Anggaran PSO Kereta Api Tahun 2023 Rp 2,5 Triliun, Termasuk untuk KRL Jabodetabek

Terkait rinciannya, Menhub Budi belum bisa mengungkapkan secara detail.

"Jadi kalau average sampai 2023 kita rencanakan tidak naik ya," ujarnya.