TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta tetap mempertahankan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan di kabinetnya dan tidak mencopotnya, di tengah isu reshuffle kabinet yang kini santer akan dilakukan.

Saran tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Center for Research on Ethics Economics and Democracy (Creed) Yoseph Billie Dosiwoda. 

Dia menilai Sri Mulyani mampu meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi pajak dengan memperluas layanan pelaporan pajak (SPT Tahunan) melalui e-filing dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Terlebih saat ini Indonesia sedang dalam fase pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Menurut Yoseph, Sri Mulyani masih dibutuhkan di tengah tantangan isu krisis ekonomi tahun 2023.

"Fakta empirik Sri Mulyani adalah menteri yang memiliki segudang prestasi, tentu kita ingat akhir 2021 lalu Sri Mulyani sempat diminta dipecat oleh Pimpinan MPR Fadel Muhamad terkait anggaran di lembaga MPR namun tetap dipertahankan oleh Presiden Jokowi," ujarnya saat dihubungi Tribun Network, Senin (9/1/2023).

Dia mengatakan, selama menjabat sebagai direktur pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani juga mampu menerbitkan laporan kesenjangan dalam partisipasi angkatan kerja perempuan menyebabkan hilangnya pendapatan setara dengan seperempat dari PDB di Timur Tengah.

Terbaru Sri Mulyani menempati peringkat ke-47 dari 100 perempuan yang dinilai berpengaruh di dunia berdasarkan laporan Forbes.

Baca juga: Ekonom: Isu Reshuffle Tak Berdampak ke Perekonomian RI

Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari kesuksesan Sri Mulyani dalam mereformasi pembangunan keuangan hingga kesuksesan capaian Presidensi G20 Indonesia.

 Dipanggil ke Istana

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat diundang ke Istana Negara di tengah isu reshuffle.

Seusai pertemuan di Istana, Sri Mulayani mengutarakan bahwa ada pembahasan mengenai
Peraturan Menteri Keuangan tentang pajak natura. 

"Saya juga sudah mendengar banyak feedback mengenai hal itu. Nanti, kita koordinasikan supaya bisa mendapatkan peraturan yang baik," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (6/1/2023).

Baca juga: Politikus NasDem Sebut Jokowi Bukan Raja, Harus Izin Dulu ke Surya Paloh Sebelum Lakukan Reshuffle

"Yang paling penting dituju bukan dari natura yang kecil-kecil atau merupakan bagian dari kompensasi yang diterima karyawan," katanya lagi.

Sri Mulyani juga menyatakan sudah menerima banyak masukan soal rumusan aturan pajak tersebut. Menurutnya, peraturan mengenai pajak natura saat ini masih dibahas dengan sejumlah kementerian dan lembaga tekait. 

Tujuannya supaya memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam penarikan pajak. 
"Nanti kita akan formulasikan yang jelas supaya memberikan kepastian dan keamanan terutama," ujarnya. (Tribun Network/Reynas Abdila)