Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait penolakan jalan berbayar elektronik (ERP/Electronic Road Pricing), Rabu (25/1/2023).

Pantaun Tribunnews di lokasi, massa aksi pengemudi ojek online mulai meramaikan gerbang gedung DPRD Jakarta sekira pukul 11.36 WIB.

Sejumlah orator silih berganti menyampaikan orasinya di atas mobil komando yang terparkir tepat di depan gerbang gedung DPRD Jakarta.

Baca juga: Masinton Pasaribu Tolak Kebijakan ERP: Kendalikan Macet Ya Transportasi Massal

Mereka menolak ERP karena dianggap penerapannya bukanlah solusi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Rakyat jelata hanya akan menjadi penonton di pinggir jalan, menonton lalu lalang mobil mobil mewah beserta moge sambil mengibarkan bendera kertas," ungkap aliansi taktis PREDATOR, satu dari sekian kelompok massa aksi pengemudi ojek online hari ini.

Menurut mereka, ERP hanya mengedepankan kelancaran dan kenyamanan bagi para pejabat dan orang kaya.

"Oleh karena itu, kami menolak tegas pemberlakuan ERP di Jakarta," lanjut mereka.

Tentang ERP

ERP merupakan jalan berbayar, di mana pengguna jalan yang melewati jalur tersebut harus membayar estimasi biaya yang telah ditentukan saat itu.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PPLE) telah ditetapkan sejak era Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan diundangkan oleh Sekretaris DKI Jakarta Marullah Matali.

Dalam Pasal 8 Ayat 2 Raperda tersebut disebutkan penerapan ERP diberlakukan pada ruas jalan yang sesuai dengan kriteria.

Salah satunya memiliki dua jalur jalan dan setiap jalur memiliki paling sedikit dua lajur.

Tarif yang ditetapkan di sejumlah ruas jalan berbayar di Jakarta akan bervariasi mulai dari Rp 5-19 ribu.

Pemprov DKI Jakarta diperkirakan akan meraup pemasukan Rp 30 miliar hingga Rp 60 miliar dari penerapan ERP/

"Satu trip itu Rp 30 miliar, berarti dua kali (perjalanan) sekitar Rp 60 miliar," ujar Ketua Komisi B DPRD Jakarta Ismail, Senin (16/1/2023), dikutip dari Warta Kota.

Baca juga: Perbedaan ERP dan Jalan Tol, Mulai dari Sistem Pembayaran hingga Penetapan Tarif

Adapun pembahasan sistem jalan berbayar elektronik ini kini masih menunggu Raperda PPLE disahkan DPRD DKI.

Berikut ini daftar ruas jalan di Jakarta yang rencananya akan diterapkan ERP atau berbayar:

Jalan Pintu Besar Selatan

Jalan Gajah Mada

Jalan Hayam Wuruk

Jalan Majapahit

Jalan Medan Merdeka Barat

Jalan Moh. Husni Thamrin

Jalan Jenderal Sudirman

Jalan Sisingamangaraja

Jalan Panglima Polim

Jalan Fatmawati (Simpang Jalan Ketimun 1 - Simpang Jalan TB Simatupang)

Jalan Suryopranoto

Jalan Balikpapan

Jalan Kyai Caringin

Jalan Tomang Raya

Jalan Jenderal S. Parman (Simpang Jalan Tomang Raya-Simpang Jalan Gatot Subroto) Jalan Gatot Subroto

Jalan MT. Haryono

MT. Haryono

Jalan D. I. Panjaitan

Jalan Jenderal A. Yani (Simpang Jalan Bekasi Timur Raya-Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan);

Jalan Pramuka

Jalan Salemba Raya

Jalan Kramat Raya

Jalan Pasar Senen

Jalan Gunung Sahari

Jalan H. R. Rasuna Said