Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 terus berlanjut.

Airlangga memproyeksi pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,3 persen secara year on year (YoY) pada 2022.

“Pondasi perekonomian RI masih kuat melalui konsumsi, investasi, dan ekspor yang menggerakkan perekonomian nasional,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Baca juga: Dapat Masukkan dari Utusan Presiden AS, Luhut: Jangan Pernah Mengganggu Pertumbuhan Ekonomi RI

Menurutnya, konsolidasi fiskal berjalan lebih cepat dari target perkiraan dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah kembali ke bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yakni 2,38 persen dari PDB.

Airlangga mengatakan pemerintah menganggarkan Rp455,62 triliun untuk program PC PEN yang terserap sebesar 91 persen atau Rp414,5 triliun dengan fokus pemulihan konsumsi masyarakat dan investasi.

“Inflasi juga tetap terkendali 5,51 persen pada 2022 berkat hasil koordinasi usaha ekstra pemerintah pusat dan daerah, serta peran Kementerian Dalam Negeri,” imbuhnya.

Menko Airlangga menuturkan tingkat pengangguran juga menurun menjadi 5,86 persen pada Agustus 2022, diikuti oleh penurunan kemiskinan menjadi 9,54 persen pada Maret 2022.

Lebih lanjut, Airlangga menyebut pada penanganan Covid-19 tahun 2021 pemerintah menganggarkan Rp744 triliun untuk program PC PEN dengan fokus untuk reformasi ekonomi dan penanganan Covid-19 varian Delta yang terserap senilai 88 persen atau Rp655,1 triliun.

Pada 2020 pemerintah menganggarkan Rp695,2 triliun untuk kebijakan-kebijakan luar biasa di sektor riil yang terealisasi senilai Rp575,8 triliun atau 83,2 persen.

“Jadi lessons learned dari penanganan Covid-19, di bawah satu kemudi Presiden RI, penanganan Covid-19 secara rem dan gas untuk menyeimbangkan kehidupan dan penghidupan terbukti optimal,” tukasnya

Pemerintah perlu memastikan ketersediaan dan kualitas data, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, dan memanfaatkan teknologi digital.