Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anggaran penanganan kemiskinan dibelanjakan untuk hal-hal yang berdampak langsung ke masyarakat miskin, sehingga terjadi penurunan angka kemiskinan di dalam negeri.

“Seminar yang berulang, atau sosialisasi program secara terpusat di kota-kota besar yang semestinya bisa dikurangi dengan alternatif virtual," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangannya, Senin (30/1/2023).

Azwar mengatakan, saat ini memang ada sejumlah instansi yang memiliki program kemiskinan, tetapi belum sepenuhnya berdampak optimal.

Baca juga: Anggaran Kemiskinan Kemenpan RB Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat, Sekjen Fitra: Persoalan Klasik

Anas mengatakan kondisi tersebut banyak terjadi di instansi tingkat daerah, misalnya program studi banding di hotel yang menghabiskan anggaran besar.

"Faktualnya itu ada. Bapak Presiden ingin anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga,” kata dia.

Anas mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022, kemiskinan Indonesia sebesar 9,57 persen.

Persentase ini menurun dibandingkan tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71 persen. Sementara itu, target kemiskinan pada 2024 adalah 7 persen.

"Artinya bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun. Sehingga bisa mencapai 7 persen pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan,“ tandas Anas.