TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Meski pemerintah telah berusaha dengan berbagai cara menghentikan harrrga beras namun upaya tersebut belum berhasil.

Harga beras terus merangkak naik.

Padahal Dirut Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) telah mengguyur pasar dengan ratusan ribu ton beras.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menilai, persoalan harga beras yang belum juga usai hingga saat ini disebabkan kurangnya komunikasi antara stakeholder.

Baca juga: Gara-gara Beras, Inflasi Januari Naik 5,28 Persen

Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan kurangnya komunikasi membuat serapan beras dalam negeri belum bisa mencukupi kebutuhan.

Kondisi ini menjadi salah satu pendorong harga beras jenis medium naik dan melebihi harga eceran tertinggi (HET).

"Penyerapan beras petani yang ada di Bulog itu tidak maksimal tahun kemarin, sehingga tahun ini jadi persoalan," kata Abdullah kepada Kontan.co.id, Kamis (2/1/2022).

Abdullah berharap penerapan kebijakan soal beras bisa dilakukan bersama antara stakeholder. Sehingga apa yang terjadi tahun lalu tak terulang kembali.

"Bagaimana melakukan penetapan kebijakan bersama-sama dengan kementerian terkait dan teknis. Ini penting untuk dijaga agar Bulog juga mengetahui potensi apa yang terjadi di lapangan," ungkapnya.

Ia mengungkapkan hingga saat ini di pasar belum terlihat adanya beras operasi pasar yang berasal dari impor. Saat ini mayoritas berasal medium merupakan beras produksi dalam negeri.
"Di pasar sendiri sekarang belum mencolok beras impor," ujarnya.

Presiden Turun Tangan

Padahal Presiden Joko Widodo sudah turun tangan memanggil para pejabat terkait dengan penanganan harga pangan tersebut.

Beberapa hari lalu, Jokowi memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso.

Baca juga: Buwas Bantah Presiden Jokowi Bahas Isu Reshuffle saat Diundang Bahas Beras di Istana

Dirut Bulog Budi Waseso sempat memberikan keterangan kepada wartawan. Pria yang akrab disapa Buwas ini mengaku datang diundang oleh Jokowi.

"Saya dipanggil, diundang datang semalam undangannya," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta.

Budi Waseso menjelaskan, isi undangan tersebut mengenai persiapan pangan.

Dia meyakini, ada masalah soal beras yang ingin diketahui presiden langsung dari dirinya sebagai Kepala Bulog.

Seperti diketahui, Jokowi punya kebiasaan memanggil para menteri atau calon menteri sebelum melakukan perombakan kabinet.

Baca juga: Jokowi Bahas soal Beras Tanpa Mentan SYL, Pengamat: Masuk Radar Reshuffle

Tak berselang lama dari kedatangan Budi Waseso, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun merapat ke istana

Budi Waseso menegaskan pihaknya akan memasifkan penyaluran beras untuk program operasi pasar dengan menyiapkan stok yang ada di gudang Bulog.

Hal tersebut merupakan salah satu upaya Bulog untuk menekan harga beras yang dinilai cukup tinggi dan menjaga keamanan stok di masyarakat.

Adapun jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini adalah 594 ribu ton, termasuk sisa beras impor yang sedang dalam perjalanan.

Jumlah tersebut sangat cukup untuk membanjiri pasar sampai dengan panen raya yang akan berlangsung sebentar lagi.

Baca juga: Harga Beras Mahal, Buwas Sebut Ada Mafia, Pedagang: Tangkap Saja, Bulog Harus Kontrol Penyaluran

Pria yang akrab disapa Buwas ini juga mengatakan, program operasi pasar ini sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo saat dipanggil Rapat Terbatas pada selasa (31/1/2023) yang lalu.

“Operasi Pasar ini berlangsung secara nonstop sejak tahun lalu hingga saat ini sebagai upaya meredam gejolak harga yang diakibatkan kurangnya pasokan di pasar dan masyarakat," ucap Buwas di Kantor Perum Bulog Jakarta, Kamis (2/2/2023).

"Khusus untuk Pasar Induk Beras Cipinang akan kami top up operasi pasar ini dari 13 ribu menjadi 30 ribu ton dengan memperhatikan downline-downline nya supaya tidak terjadi penyimpangan,” sambungnya.

Budi Waseso juga menegaskan, dari awal tahun hingga hari ini Bulog sudah menggelontorkan sebanyak 186 ribu ton beras operasi pasar di seluruh Indonesia.

Pihaknya juga sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran bahwa program SPHP harus berjalan lancar sampai dengan stabilnya harga beras.

Untuk itu, lanjut Buwas, masyarakat tidak perlu khawatir karena Bulog menjamin ketersediaan beras di masyarakat dengan harga terjangkau walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga.

“Kami pantau secara terus menerus situasi sekarang ini dan kami akan terus membanjiri pasar dengan kekuatan stok CBP saat ini dimana sudah ada tambahan dari beras impor," papar Buwas.

"Selain itu juga Penyaluran Operasi Pasar ini kami libatkan semua jaringan baik distributor, eceran, ritel modern dan jaringan Rumah Pangan Kita," pungkasnya.

Baca juga: Cara Budi Waseso Hadapi Mafia Beras, Ngapain Ngumpulin Pedagang Kok Diintimidasi

Defisit Beras

Sebelumnya, Bapanas Arief Prasetyo Adi mengakui cadangan beras pemerintah mengalami defisit sejak enam bulan terakhir atau sejak pertengahan 2022.

Hal itu dia sampaikan ketika menjawab pertanyaan Ketua Komisi IV DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapannas), Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara/ Holding Pangan, Selasa (31/1/2023).

Mulanya, Arief memaparkan bauran kebijakan pemerintah dalam menangani komoditas pangan di tanah air. Kebijakan itu terangkum dalam peraturan Badan Pangan Nasional terkait harga acuan pembelian dan penjualan.

Kemudian, Peraturan Presiden (Perpres) 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah.

Arief mengatakan, harga komoditas beras kali ini diluar dari kalkulasi Bapanas. Pasalnya, harga beras hingga kini masih mahal bahkan kondisi tidak normal.

"Kecuali beras ketua, Beras kami hold dulu walaupun sudah ada hitungannya karena harga hari ini memang harga di luar daripada kalkulasi kita semua. Kami tinggu dulu," kata Arief.

"Kami masih menunggu sampai kondisi benar-benar normal. Hari ini tidak normal karena harga gabah sudah Rp 6.000, harga beras medium premium juga diluar dari kebiasaan," lanjutnya.

Baca juga: Guru Besar IPB: Tidak Ada Mafia, Harga Beras Mengalami Kenaikan Karena Kesalahan Bulog Sendiri

Arief menyatakan, harga beras masih mahal ini disebabkan supply dan demand yang tidak seimbang. Dia bahkan mengakui cadangan beras pemerintah menurun sejak 6 bulan terakhir.

"Nanti saya jabarkan bagaimana kerangka sampel area (KSA), kebutuhan dengan bagaimana produksi," ucap dia.

"Dalam 6 bulan terakhir defisit, ketua," lanjut Arief menjawab pertanyaan Ketua Komisi IV menyoal surplus beras.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mempertanyakan, bahwa cadangan beras pemerintah yang dikabarkan surplus dinilai bohong.

"Enggak, saya tanya dulu ini awalnya. Berarti yang katanya surplus itu bohong dong?," Ujar Sudin ditengah RDP dengan Bapanas, Bulog dan PT Rajawali Nusantara.

"Oke, terima kasih, saya paling suka ada pejabat yang jujur dalam menjawab," lanjutnya. (Kontan/Tribunnews.com)