Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedang defisit menjadi sesuatu yang seolah-olah negatif. 

Padahal, seperti dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, APBN bersifat fleksibel, misalnya ketika Indonesia masih membutuhkan dana untuk pemulihan ekonomi.

"Seandainya APBN mau di balance-kan menurut Bu Asti dari PLN Indonesia Power bisa sih Bu, Anda mau kita balance-kan? Satu, PLN nggak tak bayar [utang pemerintah ke PLN] Rp 171 triliun, itu langsung turun defisitnya, Bu Nicke (Pertamina) nggak usah tak bayar [utang Pemerintah ke Pertamina] Rp 379 triliun itu langsung sudah nol itu defisitnya, mau PLN sama Pertamina?" ujarnya di acara "Kuliah Umum Menteri Keuangan Sri Mulyani", Jumat (3/2/2023). 

Sri Mulyani menjelaskan, total subsidi dan kompensasi energi telah menembus Rp 550 triliun pada 2022, sehingga turut berperan membuat APBN tahun lalu defisit Rp 464,3 triliun. 

"Terus Anda jawabnya begini, boleh saja (nggak dibayar) Bu, tapi saya boleh naikkan tarif listrik, ya monggo saja dimarahin rakyat seluruh Indonesia. Sesimpel itu, Rp 550 triliun kalau Anda nggak perlu subsidi itu, saya bisa langsung bikin APBN-nya balance karena defisitnya kurang dari Rp 500 triliun," katanya. 

Jadi, lanjut Sri Mulyani, persoalan APBN itu sering kali adalah pilihan dan bukan karena pemerintah suka membuat defisit anggaran. 

Baca juga: Defisit APBN Naik hingga Rp 1,039 Triliun, Sri: Dua Kali Biaya IKN

"Kalau kita membuat defisit itu bukan karena kita hobi pengen defisit, apalagi dibilang hobi ngutang, itu adalah sebuah desain Indonesia itu butuh apa," ujarnya.

"Ada yang menganggur, ada masyarakat miskin, ada yang masih butuh infrastruktur, ada yang membutuhkan rumah sakit, Balai Pustaka yang mencerdaskan saya katanya butuh juga anggaran, betul kan, jadi kalau saya list semua orang itu kebutuhannya banyak banget," pungkasnya.