Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Biaya pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya, alias Cost Overrun.

Berdasarkan hitung-hitungan terbaru, pembengkakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Angka tersebut setara dengan Rp18,29 triliun (asumsi kurs Rp15.242 per dolar AS).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan, bengkaknya nilai tersebut bukan disebabkan adanya praktik korupsi di dalamnya.

Melainkan adanya pembengkakan biaya di berbagai komponen.

Baca juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp18 Triliun, Pemerintah Cari Utang Rp8 Triliun ke China

Diketahui, pada saat Covid-19 mengalami peningkatan kasus, rantai pasok sejumlah komoditas turut terdampak. Dan juga mempengaruhi harga-harga material.

"Jangan diputar balikan juga seakan-akan cost overrun ada korupsinya. Ingat, apapun yang terjadi pada saat Covid-19, itu kan tetap pembangunan harus dijalankan, itu tidak bisa maksimal, dan pasti sudah ada cost (yang bengkak)," ucap Erick saat ditemui di Gedung Parlemen Jakarta, (13/2/2023).

"Lalu pada saat Covid-19, supply chain juga terganggu. Artinya harga-harga komoditas tinggi, termasuk besi. Nah itu ada masuk di komponen costoverrun," sambungnya.

Sementara itu Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, agar proyek tersebut dapat berjalan lancar ke depannya, Pemerintah berencana mencari sumber pembiayaan proyek melalui utang.

Terkait nilainya sekitar 550 juta dolar AS, atau setara Rp8,37 triliun.

"Nanti porsi yang kita butuhkan sekitar 550 juta dolar AS, sekarang sedang kita ajukan ke CDB (China Development Bank)," ucap pria yang akrab disapa Tiko usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI di Jakarta, Senin (13/2/2023).

Ia melanjutkan, tak hanya dari utang, biaya proyek Kereta Cepat juga akan diperkuat melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2022.

Tiko juga menjelaskan, pembengkakan biaya proyek transportasi masal tersebut terjadi di berbagai komponen, mulai dari harga material, pajak, harga tanah, dan salah satunya frequency clearing.

"Memang kita sepakat pada angka cost overrun 1,2 bilion dolar AS, ini sedang kita rapikan," ucap Tiko.

"Jadi memang ada beberapa item yang mereka ingin melakukan kajian terkait pajak, dan terkait dengan biaya clearing frekuensi. Tapi kita sudah sepakat angkanya," sambungnya.

Kementerian BUMN dalam waktu dekat akan melaporkan angka pembengkakan biaya sebesar Rp18,2 triliun kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Agar mengetahui apakah nilai tersebut relevan atau tidak.

"Kami harus maju ke BPKP untuk menyesuaikan angkanya dan ke komite," pungkas Tiko.