Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan jumlah biaya yang diperlukan untuk membenahi jalur Pantai Selatan Jawa, atau biasa disebut Pansela.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan, total biayanya kurang lebih bisa mencapai Rp1 triliun.

Biaya tersebut termasuk untuk pembenahan jalan yang geografis dan topografinya cukup rumit yakni seperti perbukitan, pembenahan markah jalan, serta penerangan di sejumlah titik Pansela.

Baca juga: Lakukan Peninjauan, Kakorlantas Polri Beri Tips Mudik Aman Lewat Jalur Pansela

"Terkait penerangan jalan dan markah jalan kami dengan Kementerian Perhubungan dan Korlantas sudah mengidentifikasi (Pansela)," papar Hedy dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR-RI di Jakarta, Rabu (15/2/2023).

"Bahkan sudah keluar kebutuhan biayanya mencapai kira-kira kalau kita lengkapi semua itu sekitar Rp1 triliunn. Itu bukan biaya yang kecil, dan nanti ada yang prioritas," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pembenahan Pansela memang menjadi salah satu prioritas Pemerintah.

Mengingat, banyak juga masyarakat yang mudik ataupun melakukan perjalanan jarak jauh dengan memilih Pansela sebagai rute utama.

Budi juga mengkonfirmasi, bahwa memang terdapat segmen atau titik jalur Pansela yang kondisinya tidak cukup baik.

"Pansela menjadi perhatian kita, oleh karenanya Kakorlantas bersama Ditjen Perhubungan Darat menyusur dari Banten, Jawa Barat, kemudian sampai ke Jawa Tengah," papar Budi Karya.

"Masih terdapat penggalan-penggalan yang belum baik. Sehingga kami rekomendasikan tidak terlalu mengcampaign Pansela," lanjutnya.

Untuk itu, ke depannya Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR akan membahas lebih dalam terkait penyelesaian dan perbaikan di sejumlah titik jalur Pansela.

Baca juga: Mudik Pantai Selatan, Masyarakat Diminta Waspada soal Penerangan Jalan dan Tidak Parkir Sembarangan

"Saya informal sudah bicara ke Pak Dirjen (Bina Marga Kementerian PUPR). Jadi nanti kami akan koordinasi dengan PU mungkin bisa kita lakukan perbaikan," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, desakan ini muncul dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI) yang meminta Pemerintah untuk mempercepat penyelesaian sekaligus perbaikan di beberapa titik jalur Pantai Selatan Jawa.

Desakan ini muncul dari Ketua Komisi V DPR-RI, Lasarus, saat melakukan rapat dengar pendapat bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menurut Lasarus, Pansela harus menjadi pilihan masyarakat yang hendak melakukan perjalanan, baik ke arah barat atau pun timur Pulau Jawa.

Baca juga: Jalur Pansela Siap Jadi Alternatif Mudik Lebaran, Kementerian PUPR Siapkan SPBU dan PJU

Terlebih lagi, opsi ini sangat dinantikan, mengingat periode mudik Lebaran 2023 akan jatuh sekitar 2 bulan lagi.

"Kami dapat laporan, Pansela itu fasilitas keselamatan jalannya itu masih perlu kita tingkatkan dalam rangka nanti mudik lebaran," papar Lasarus.

"Kondisi jalan sebenarnya sudah cukup bagus, tapi di Kabupaten-Kabupaten jalur Pansela ini masih banyak laporan terkait fasilitas," tukasnya.

Sebagai informasi, jalur Pansela merupakan jaringan jalan yang melintas di pesisir selatan Pulau Jawa, menghubungkan rute yang sejajar dengan Jalur Pantura yaitu Cilegon–Anyer–Pangandaran–Yogyakarta–Banyuwangi.

Jalur ini sejajar dengan garis pantai selatan Jawa dimana setidaknya melewati 5 provinsi di pesisir selatan Pulau Jawa, yakni Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.