Gelar High Level Meeting TPIP, Menko Airlangga Ungkap Strategi Ketahanan Pangan
Kementerian Keuangan memberikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun yang disalurkan kepada kementerian dan lembaga.
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju bersama Kepala Badan Pangan menggelar High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (20/2/2023).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, pertemuan itu salah satunya membahas terkait ketahanan pangan dalam menghadapi hari besar keagamaan di tahun 2023.
Dia turut menargetkan, inflasi volatile food sebesar 3 sampai 5 persen di tahun 2023.
"Tadi di bahas juga terkait dengan volatile food. Utamanya di hari besar keagamaan dan secara khusus kita berbicara mengenai ketersediaan beras dan targetnya volatile food 3-5 persen," ujarnya.
Baca juga: Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Harapan, BI Bakal Tahan Suku Bunga Acuan Hingga Akhir Tahun
Airlangga membeberkan, strategi dalam menjaga ketahanan pangan melalui penguatan lumbung pangan dan perluasan kerja sama antar daerah.
Serta, data ketersediaan pangan, untuk mendukung pengendalian inflasi dan memperkuat komunikasi untuk mendukung ekpektasi dari inflasi masyarakat.
Dia mengatakan, ada sejumlah program yang akan dijalankan yakni Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pusat (GNPIP) yang didorong oleh Bank Indonesia.
Kata Airlangga, GNPIP telah berhasil menurunkan inflasi dari 11,7 persen di tahun lalu sampai 5,51 persen.
"Kegiatan pasar murah, kerja sama antar daerah, subsidi ongkos angkut, geralan tanam cabai, replikasi model bisnis, digitalisasi dan kordinasi," tegasnya.
"Akan ada kick off nanti pada 5 maret di Sulawesi Selatan. GNPIP tahun ini adalah sinergi dan inovasi untuk stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional," lanjut dia.
Sementara itu, Airlangga menegaskan, Kementerian Keuangan memberikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun yang disalurkan kepada Kementerian dan Lembaga maupun Non Kementerian Lembaga.
"Ke depan pemerintah dan BI baik tingkat pusat maupun daerah, mendorong sinergi agar IHK inti inflasi tetap dalam sasaran 2023," ucap dia.
"Tentunya ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan inflasi yang terjaga di harapkan menjadi fondasi untuk perekonomian di tahun 2023," sambungnya.
