Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Ada Dugaan Kasus Dana Pensiun Dikorupsi, Bos Pelindo: Biarlah Aparat Hukum yang Bertindak

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, memberikan tanggapannya perihal adanya dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun

Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Ada Dugaan Kasus Dana Pensiun Dikorupsi, Bos Pelindo: Biarlah Aparat Hukum yang Bertindak
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ilustrasi: Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, memberikan tanggapannya perihal adanya dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun (dapen) yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono mengatakan, pihaknya mendukung proses hukum dari pihak terkait, dalam hal ini Kejaksaan dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Dana pensiun memang kita dorong untuk dilakukan suatu audit yang bagus. Dan kita komunikasi dengan BPKP dan Kejaksaan untuk memastikan pengelolaan kedepannya lebih bagus," ujar Arif saat ditemui di Hotel JW Marriott Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Baca juga: Nusantara Regas dan Pelindo Energi Kembangkan Bisnis Distribusi LNG di Wilayah Tanjung Priok

"Kita tentunya yang lama-lama perlu dilakukan pengecekan lebih detail, dan kalau memang ada kekeliruan ya biarlah aparat hukum yang bertindak,” sambungnya.

Ia melanjutkan, tindakan kooperatif yang dilakukan sejalan dengan upaya dan dukungan program bersih-bersih Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi dana pensiun pada PT Pelindo (Perseroan).

Berita Rekomendasi

Kasus ini diungkapkan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Kuntadi, mulai naik ke tahap penyidikan pada awal tahun ini.

"Baru itu. Januari inilah," ujarnya pada Minggu (19/2/2023).

Duduk perkara ini diawali dari adanya dugaan penyimpangan pengadaan lahan Pelindo periode 2013 hingga 2019.

Pengadaan lahan itu menggunakan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) pada PT Pelindo.

"Dana pensiun Pelindo yah itu untuk investasi, ada pengadaan tanah, tapi ternyata bermasalah," katanya.

Baca juga: Pelindo Terapkan GCG di Bisnis Inti, dari Pembayaran Nontunai Hingga Digitalisasi

Lahan yang dimaksud tersebar di beberapa lokasi di Indonesia, termasuk Pulau Jawa dan Sumatra.

Namun tim penyidik masih mendalami peruntukan dan status kepemilikan lahan tersebut.

"Nanti, itu masih didalami," ujar Kuntadi.

Untuk mendalaminya, tim penyidik telah memeriksa tiga saksi.

Baca juga: Kemenhub dan Pelindo Kerja Sama Tingkatkan Pemanfaatan Aset di Pelabuhan Bima - NTB

Saksi pertama yang diperiksa ialah karyawan DP4 Pelindo berinisial DN pada Jumat (3/2/2023).

Kemudian pada Jumat (10/2/2023), tim penyidik memeriksa Direktur Utama DP4 Pelindo periode 2011-2016 berinisial EW dan seseorang berinisial US yang hanya diatribusikan sebagai pihak swasta.

Pemeriksaan para saksi diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana untuk memperkuat pembuktian.

"Dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana pensiun pada DP4 tahun 2013 sampai dengan 2019," katanya dalam keterangan resmi pada Jumat (10/2/2023).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas