Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, mengaku prihatin dengan kondisi transportasi umum di Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi).

Menurut dia, kondisi transportasi umum di Bodetabek belum sebaik Jakarta.

Sehingga, diperlukan percepatan program untuk membenahi transportasi umum di Bodetabek sebagai wilayah penyangga Ibukota Jakarta.

"Kemacetan berkelanjutan yang masih mendera Jakarta tidak terlepas dari peran warga Bodetabek yang beraktivitas di Jakarta menggunakan kendaraan pribadi," kata Djoko dikutip dari keterangan yang diterima Tribunnews, Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Dukung Bus Listrik di Surabaya, LaNyalla Ajak Masyarakat Manfaatkan Transportasi Publik

"Meskipun sudah ada KRL Commuter Line dan tidak lama lagi (rencana Juli 2023) akan beroperasi LRT Jabodebek, belum mampu mereduksi kemacetan di Jakarta," ujarnya melanjutkan.

Sejauh ini, ia mengatakan pembenahan transportasi umum hanya ada di dua kota, yaitu Trans Pakuan di Kota Bogor dan Tran Ayo di Kota Tangerang.

"Sementara akses transportasi umum selain dua kota tersebut masih jauh tertinggal, bahkan tidak ada upaya pemda setempat untuk membenahinya," kata Djoko.

Ia menyarankan anggaran rutin tahunan bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan ke Pemkab/Pemkot di Bodetabek dapat difokuskan untuk membenahi transportasi umum di masing-masing wilayah Bodetabek.

"Jadi, tidak punya alasan kesulitan fiskal. Tinggal sejauh mana komitmen Kepala Daerah di Bodetabek untuk sungguh-sungguh mau membenahi transportasi umum di wilayahnya," ujarnya.

Djoko menyebut pernah ada Pemerintah Daerah (Pemda) dari Bodetabek yang diberikan bantuan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk membenahi kondisi transportasi umumnya, namun ditolak.

Alasannya, Pemda tersebut lebih mementingkan bantuan pembangunan infrastruktur jalan baru yang dianggap dapat mengatasi kemacetan selama ini.

"Jika melihat pembangunan jaringan jalan tol yang masif di Jakarta, penambahan kapasitas jalan tidak bisa mengatasi kemacetan. Justru makin menambah populasi kendaraan yang dimiliki," kata Djoko.

Ia menyarankan agar Pemerintah Pusat dan Pemda melakukan sinergi agar dapat mempercepat pembenahan transportasi umum di wilayah Bodebatek.

Contohnya, melalui penggunaan anggaran hasil efisiensi Public Service Obligation (PSO) yang diperoleh Ditjen Perkerataapian Kementerian Perhubungan sekitar Rp 208 miliar – Rp 475 miliar.

"Anggaran hasil efisiensi PSO ini dapat digunakan untuk membenahi transportasi umum di Bodetabek sehingga warga Bodetabek yang bekerja di Jakarta tidak merasa dizolimi jika nantinya diterapkan Jalan Berbayar Elektronik. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk terus mendorong migrasi private ke public transport," ujar Djoko.

Menurut dia, diperlukan kepala daerah di Bodetabek yang peduli mengenai keberadaan layanan transportasi umum.

"Layanan transportasi umum hadir mendekat di setiap kawasan perumahan dan pemukiman warga. Diupayakan warga Bodetabek mengeluarkan total ongkos transportasi tidak lebih 10 persen dari penghasilan bulanannya, sesuai standar dari Bank Dunia," kata Djoko.

Sebagai informasi, hampir 99 persen lebih kawasan perumahan di Bodetabek tidak terlayani akses transportasi umum. Berbeda dengan Jakarta yang sudah mencapai 92 persen dari luas wilayahnya.