Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopcUKM) menyebut perlu ada penanganan cepat terkait impor pakaian bekas yang diperjualbelikan (thrifting) di e-commerce.

Hal itu disampaikan oleh Tim Ahli Stafsus MenKopUKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Aldi Abidin dalam forum diskusi bersama para e-commerce di kantor KemenKopUKM, Kamis (16/3/2023).

Menurut dia, apabila tidak ada segera ditangani, Indonesia akan memiliki nasib sama seperti Chile, di mana pakaian bekas menumpuk hingga ribuan ton.

Baca juga: Polri Koordinasi dengan Kemendag soal Penindakan Bisnis Thrifting

"Ini pakaian bekas yang masuk Indonesia rata-rata cuma 20 persen yang terjual. Ini kasusnya sama dengan Chile. Dari 59 ribu setiap tahun masuk, yang kejual cuma 20 ribu ton. 39 ribu tonnya ditaruh di gurun," kata Aldi.

"Ini bisa kejadian juga di Indonesia kalau enggak ada langkah cepat. Mau di Bantargebang atau bagaimana ini barang-barang enggak laku," ujarnya melanjutkan.

Lalu, untuk memberantas ini, tidak hanya dengan menutup produk atau penjualnya. Ia mengatakan para konten kreator yang mempromosikan kegiatan jual beli pakaian bekas impor juga harus ditindak.

"Ini kan sebenarnya karena barangnya ilegal, promosinya juga ilegal. Jadi, permasalahannya adalah kita bisa search sekarang, di media sosial itu banyak konten kreator yang ikutin keseharian seperti hidden gem barang bekas impor. Hidden gem bongkar bal produk impor. Harapannya, kita selain tutup yang jualan, kita juga tutup konten kreator yang promosin ini," kata Aldi.

Ia berujar, apabila bisa menghentikan promosi dari para content creator ini, demand (permintaan) akan pakaian bekas impor bisa terhenti.

"Kalau ada demand-nya, pasti ini supply ada terus. Bagaimana cara tutup demand-nya? Kita menghentikan promosi-promosi itu. Hal itu saya rasa bukan hal yang sulit karena algoritmanya pasti mereka bikin judul yang ada kata thrifting, barang bekas, bal, dan lain-lain," ujar Aldi.