Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2023 yang dilaksanakan pada 15-17 Maret di Istora Senayan telah resmi ditutup hari ini.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Doddy Rahadi mengatakan, kegiatan selama tiga hari ini dihadiri oleh lebih kurang 4.000 peserta yang terdiri dari perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perusahaan industri, badan usaha, dan asosiasi.

Baca juga: Transaksi Hari Pertama Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Tembus Rp 36,18 Triliun 

Doddy mencatat, nilai komitmen belanja pemerintah hingga hari terakhir Business Matching sebesar Rp 1.157,47 Triliun. Nilai tersebut berasal dari total komitmen dari kelompok Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah sebesar Rp 626,87 Triliun.

Sedangkan pada kelompok BUMN, tercatat total komitmen belanja negara sebesar Rp 530,60 Triliun.

"Angka ini bukanlah sebuah angka kosong. Ini adalah potensi yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk penyerapan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Nilai yang sudah terkumpul pada triwulan pertama ini harus dimaksimalkan untuk produk dalam negeri," kata Doddy di Istora Senayan, Jumat (17/3/2023).

Baca juga: Ikut Business Matching Produk Dalam Negeri, Kendaraan Taktis Canggih Jadi Sorotan

Dikatakan Doddy, dari potensi sebesar Rp 1.157,47 Triliun tersebut, telah terealisasi belanja pemerintah sebesar Rp 181,28 Triliun. Adapun rinciannya adalah Rp 135,51 Triliun berasal dari pengadaan di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan pada pengadaan di BUMN, tercatat total realisasi belanja sebesar Rp 45,77 Triliun.

Di sisi lain, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra menyampaikan, apresiasi atas partisipasi dari Kementeria dan Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun BUMN dan BUMD sehingga kegiatan tersebut sukses terselenggara.

"Apa yang dikerjakan hingga hari ini merupakan awal, masih banyak tugas pekerjaan pencapaian realiasi transaksi belanja PDN yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2023," tegasnya.

Lebih lanjut, Herindra meminta instansi untuk terus berpihak kepada industri dalam negeri. Kata dia, program P3DN merupakan langkah strategis untuk memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor.

Untuk itu, ia mengimbau para instansi untuk mengurangi impor dalam pengadaan barang dan jasa hingga 95 persen.

"Seperti disampaikan Bapak Presiden, kita perlu disiplin dalam pelaksanaan Program P3DN karena akan ada reward and punishment. Misalnya kalau tidak mencapai target yang disepakati, akan ada pengurangan anggaran," ujarnya.