Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia [BI] menyatakan telah menyelesaikan beberapa inisiatif dalam proses akhir atau settlement dalam sistem pembayaran nasional seperti Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan BI Fast.

Inisiatif selanjutnya yang akan BI gulirkan adalah meluncurkan kartu kredit domestik pada akhir Maret atau awal April 2023.

"Sekarang ini, Bank Indonesia sedang berdiskusi terus dengan pelaku industri. Sekira 90 persenan disepakati dan kemungkinan akhir Maret atau awal April meluncur yang disebut kartu kredit domestik," kata Kepala Departemen Komunikasi (DKom) Bank Indonesia (BI) Erwin Hayono di sesi pelatihan wartawan di Yogyakarta, Sabtu (18/3/2023).

Erwin menjelaskan, segala macam transaksi dengan kartu kredit domestik tersebut akan tercatat di Indonesia.

"Jadi, kalau saya pakai kartu kredit itu, belum ada namanya nih, kalau saya beli pakai itu di Yogyakarta, settlement pembelian saya di Yogyakarta ada di Indonesia. Sedangkan, kalau sekarang belanja di Jakarta, Yogyakarta, Bali, atau dimanapun di Indonesia, settlement-nya di luar negeri," katanya.

Wacana terkait kartu kredit pemerintah domestik ada dua, pertama ada inisiatif dari pemerintah yang mencuat dari pernyataan Presiden Joko Widodo.

"Inisiatif ini mengatakan, bahwa pemerintah dalam melakukan belanja masih banyak pakai cash, ini inisiatif sejak lama inginkan semua transaksi pakai kartu saja, sehingga semua bisa terlacak jejak digital. Yang kemarin disampaikan Pak Presiden, kartu kredit pemerintah sebaiknya jangan pakai provider luar negeri," tutur Erwin.

Karena itu, kartu kredit pemerintah domestik dan kartu kredit domestik yang akan meluncur tersebut dua hal berbeda.

Baca juga: Waspada 3 Modus Penipuan Kartu Kredit Mengatasnamakan Bank

Menurutnya, akan ada dua kartu, yakni kartu kredit pemerintah dan kartu kredit domestik, kartu kredit pemerintah untuk menjaga transaksi fiskal supaya bisa terlacak lebih mudah.

Baca juga: Presiden Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah dan QRIS Antar Negara

"Kartu kredit domestik pertimbangannya tuh begini, mayoritas belanja kartu kredit di Indonesia itu dilakukan di Indonesia, tapi kenapa di-settle di luar negeri? Kenapa nggak di domestik? Dulu ada inisiatif GPN meski ada tekanan, tapi Indonesia nggak sendirian, Jepang dan China punya," pungkasnya.