Kementerian Perhubungan Laksanakan Oversight pada Biro Klasifikasi Indonesia
PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) ditunjuk untuk melakukan survei dan sertifikasi statutoria pada kapal berbendera Indonesia.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) ditunjuk untuk melakukan survei dan sertifikasi statutoria pada kapal berbendera Indonesia.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP No.249 Tahun 2018 dan telah diubah menjadi KM 112 Tahun 2021.
Untuk mendukung keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan Pelaksanaan Oversight Program sebagai bentuk tindak lanjut dari Oversight Program yang telah dilakukan di Kantor Cabang Utama BKI Surabaya dan Kantor Cabang Makassar pekan lalu.
Baca juga: Perluas Jaringan ke Internasional, BKI Gandeng Perusahaan Arab
Kegiatan ini dengan tujuan melakukan pengawasan pelaksanaan survei dan sertifikasi statutoria pada kapal berbendera Indonesia.
“Kami berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada BKI sehingga kami berkomitmen untuk tetap konsisten dan melakukan percepatan di setiap lini dalam menjalankan amanah ini,” ujar Direktur Utama IDSurvey sekaligus Dirut BKI Arisudono Soerono dalam keterangannya ditulis Jumat (31/3/2023).
Baca juga: PLN Gandeng BKI Dukung Pelaksanaan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Sektor Ketenagalistrikan
Arisudono juga menyampaikan capaiannya dalam mendapatkan statement of compliance (SOC) terhadap pemenuhan IACS Quality System Certification Scheme (QSCS) sebagai salah satu langkah untuk menuju panggung Internasional.
Sementara itu, Oversight Program telah terlaksana pada Selasa (28/03/2023) di kantor pusat BKI, Gedung Graha BKI, turut dihadiri oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Hartanto, dan Direktur Operasi IDSurvey Benny Susanto.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Hartanto menyampaikan bahwa dalam dunia maritim, keselamatan adalah yang harus diutamakan.
“Maka, optimalisasi peran BKI amat perlu dan patut kita dukung. Tentu kita juga akan senang berkolaborasi dengan BKI sehingga posisi BKI di panggung internasional bisa tercapai,” katanya.
