Putusan kedua, No 1374K/Pid.Sus/2017 tgl 20 Nov 2017. Terdakwa PT Q terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana denda Rp 500 juta.

"Namun, PT. Q mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan Putusan Nomor 199 PK/PID.SUS/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang menyatakan PT. Q Terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi BUKAN merupakan tindak pidana. Nah jelas ya di sini. Putusan MA yg menyatakan ini. Inkracht," tulis Prastowo.

Baca juga: Obrolan Mahfud MD dengan Presiden di Pesawat Jadi Latar Belakang Diungkapnya Transaksi Rp349 T

Tindak pidana kepabeanan sebesar Rp 189 triliun

Sejalan dengan perkara PT Q, Kementerian Keuangan bersama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi (PPATK) melakukan pemeriksaan atas entitas PT Q.

Adapun untuk penelitian administrasi kepabeanan oleh DJBC, penelitian administrasi perpajakan oleh DJP, dan penyelidikan dugaan TPPU. Kemudian, PPATK mengirim LHP.

"Saya insert di sini mengenai apa yg disampaikan Pak Mahfud, bahwa ada LHP PPATK yg diserahkan 2017 dan diterima DJBC dan Itjen. Bukan tdk ditindaklanjuti. Justru sdg berproses maka dilakukan kegiatan intelijen utk memperkuat ini. Apalagi 2019 ternyata PK memenangkan terdakwa," tulis dia.

Hasilnya, berdasarkan kasus PT Q serta ditemukannya kesamaan modus, PPATK menyampaikan SR-205/PR.01/V/2020 kepada DJBC (by hand), berisi IHP atas grup perusahaan yang bergerak di bidang emas meliputi 9 wajib pajak badan, 5 wajib pajak orang pribadi dengan total nilai transaksi keuangan (keluar-masuk) sebesar Rp 189,7 triliun.

Prastowo mengatakan, ditahun yang sama Kemenkeu membentuk forum intelijen Joint Analysis dengan callsign Jagadara (Juanda – Gatot Subroto – Rawamangun) dengan tujuan untuk optimalisasi penerimaan negara antara PPATK, DJP, dan DJBC.

"DJBC kemudian menindaklanjuti SR tsb, salah satunya dengan analisis kepabeanan (ekspor-impor) dan disimpulkan belum ditemukan adanya indikasi pelanggaran pidana di Bidang Kepabeanan. Nanti kita bahas sesuai ketentuan kepabeanan yg berlaku global," papar dia.

Baca juga: Di Hadapan Mahfud MD, Benny K Harman Tantang Menko Polhukam soal Transaksi Janggal: Buka Sejelasnya

Setelah itu, Kemenkeu mempertimbangkan tidak adanya unsur pidana kepabeanan dan telah dilakukan penyidikan, divonis, namun kalah di tingkat Peninjauan Kembali (PK).

Maka dilakukan optimalisasi melalui tindak lanjut aspek perpajakan melalui surat PPATK nomor SR-595/PR.01/X/2020 yang disampaikan ke DJP.

Kata Prastowo, data di SR tersebut dimanfaatkan DJP untuk pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT Q, sehingga wajib pajak melakukan Pengungkapan Ketidakbenaran dan diperoleh pembayaran sebesar Rp 1,25 M.

Serta, berhasil mencegah restitusi LB SPT Tahunan 2016 yang sebelumnya diajukan oleh PT Q sebesar Rp 1,58 M.

"Sehingga menjadi jelas bahwa Kemenkeu tidak mendiamkan apalagi menutup-nutupi data PPATK ke Bu Menteri. Semua dapat dijabarkan dengan akuntabel, transparan, bahkan digunakan untuk optimalisasi penerimaan . Trmsk mengenai impor akan kami bahas tuntas," tulis dia.

"Kemenkeu akan terus berkoordinasi dg PPATK dan APH lain, tentu dlm arahan Komite Nasional PP TPPU. Ini untuk memastikan tindak lanjut bersama sesuai kewenangan, apabila terdapat indikasi TPPU berdasarkan penyidikan pidana asal. Terima kasih utk dukungan dan sinergi yg bagus," lanjutnya.