Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan pagu indikatif belanja sebesar Rp 999,99 triliun pada 2024.

Mengacu pada paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani, jumlah tersebut meningkat Rp 9,99 triliun dari sebelumnya Rp 990 triliun untuk menampung tambahan kebutuhan pemilihan umum (pemilu).

"Untuk itu, total pagu indikatif yang kita indikasikan Rp 999,99 triliun. Ini memang Pak Isa coba rada jahil untuk melihat 999,99 gitu, angka magic," ujarnya dalam "Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023", Kamis (6/4/2023).

Sri Mulyani menjelaskan, besaran pagu indikatif belanja pemerintah itu akan digunakan buat agenda prioritas nasional dan operasional.

"Ini tujuannya adalah untuk tadi di satu sisi kebutuhan operasi dari pemerintah tetap bisa kita penuhi dan agenda prioritas nasional yang ditetapkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Wapres akan kita capai," katanya.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, fokus utama arah kebijakan belanja negara pada 2024 adalah rampungkan proyek strategis nasional.

"Beberapa prinsip yang sudah disampaikan Bapak Presiden, pertama adalah harus menyelesaikan prioritas nasional. Tidak ada inisiatif baru yang kemudian menimbulkan dampak program atau proyek tersebut menjadi tanggung, tidak selesai," tutur dia.

Baca juga: Realisasi Belanja Pemerintah Tembus Rp 181 Triliun di Business Matching Produk Dalam Negeri 2023

Kemudian, perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dan peningkatan kualitas dari sumber daya manusi dalam perencanaan, penganggaran, dan eksekusinya.

Baca juga: Nggak Perlu Gaduh, Kemenkeu Jamin Anggaran Pemilu 2024 Cukup

"Selain itu, mendukung prioritas untuk transformasi ekonomi termasuk hilirisasi dan pengembangan ekonomi hijau," pungkas Sri Mulyani.