Terakhir, jumlah armada KRL yang ada saat ini sebanyak 1.114 unit, disebut masih mampu menampung penumpang hingga 273,6 juta orang.

Ia mengaku, hasil audit BPKP terkait ketersediaan KRL dan perkiraan jumlah penumpang itu, dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu.

Pasalnya, data BPKP di tahun 2019 jumlah KRL yang siap guna sebanyak 1.078 unit dan mampu menampung 336,3 juta penumpang.

"Jadi tahun 2023, jumlah armada itu lebih banyak. Tapi estimasi penumpangnya tetap jauh lebih sedikit dibandingkan 2019 yang jumlah armadanya lebih sedikit," paparnya.

Septian juga tak menampik kepadatan penumpang yang kerap terjadi di jam-jam sibuk. Namun, dia mengaku okupansi penumpang di tahun ini sebesar 62,75 persen.

"Overload ini memang terjadi, pada jam peak hour. Namun secara keseluruhan, untuk okupansi tahun 2023 itu adalah 62,75 persen," lanjutnya.

Utamakan Produk INKA

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade meminta rencana impor kereta bekas dari Jepang disetop.

Sebab pengadaan kereta seharusnya bisa mengutamakan produk lokal melalui BUMN PT INKA.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Kereta Api Indonesia (persero), PT Kereta Commuter Indonesia, PT INKA, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

"Bahwa kami sudah mengusulkan kepada Pak Didiek dan pemerintah agar di Januari 2021 supaya minta kereta bekas disetop utamakan produk INKA," kata Andre.

Andre menyebut PT INKA mampu memproduksi kereta dalam jangka waktu 18 bulan.

Selain itu, kondisi PT INKA yang dikatakan kosong lantaran tidak adanya pesanan dari pihak KCI.

"Nah katanya kosong, kenapa kosong? Karena memang belum dapat order Pak. Kalau sudah dapat order dari KCI yang ditunggu-tunggu baru mereka beli alat produksi dan lain-lain dan terus untuk memproduksi itu 18 bulan selesai," pungkas Andre.