Impor KRL Bekas Ditolak, Pengamat: Usulan Sudah Lama Baru Dibahas Sekarang
Adapun berdasarkan hasil audit BPKP, Pengadaan impor KRL bekas ini disebut tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional.
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan pada Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, menyoroti hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai pengadaan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.
Menurut Djoko, usulan pengadaan impor KRL bekas ini diketahui sudah sejak lama. Namun dia menyayangkan pembahasan dilakukan baru sekarang. Terlebih, hasilnya adalah tidak disarankan untuk impor KRL bekas.
Baca juga: Polemik Impor KRL Bekas: Ditolak Pemerintah dan Mentah di DPR, Tapi Dibela Warganet
"Biar aja nggak apa-apa, nanti kita bully bareng-bareng. Orang dia nggak paham kok itu usulan sudah lama kenapa baru di bahas sekarang," ujar Djoko kepada wartawan saat dihubungi, Jumat (7/4/2023).
Djoko mengklaim, keputusan itu tidak didasari keadaan di lapangan. Bahkan kata dia, para penyusun kebijakan tersebut dinilai tak pernah menaiki transportasi umum KRL.
"Itu karena nggak ada 'cuan' nya, berbeda dengan urusan kendaraan listrik. mereka soalnya nggak pernah naik KRL waktu sibuk," ucapnya.
Terkait okupansi penumpang KRL yang diperkirakan sebesar 62,75 persen, Djoko mengatakan, pemerintah disebut tidak cermat dalam melihatnya. Pasalnya, kepadatan penumpang kian terasa pada jam-jam sibuk.
"Berarti dia tidak cermat melihat okupansi, harusnya dia lihat jam berapa sibuk dan tidak sibuk, ditambah saat ini rangkaian KRL kebanyakan 8 rangkaian," tutur dia.
"Indonesia itu banyak orang pandai tapi punya kebijakan tidak cerdas," lanjutnya.
Adapun berdasarkan hasil audit BPKP, Pengadaan impor KRL bekas ini disebut tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional.
Baca juga: Pemerintah Resmi Menolak Impor KRL Bekas Dari Jepang
Djoko menilai hal tersebut tidak sebanding dengan proyek yang saat ini tengah digagas pemerintah yakni Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Kata dia, seluruh KCJB itu diproduksi oleh China. Bahkan, petugas kebersihan KCJB berasal dari warga negara asing (WNA).
"Kenapa sekarang, kerta cepat buat kursi aja dari china kenapa tidak dibuat di Indonesia. Emang Indonesia nggak bisa buat kursi kereta cepat," tegas dia.
"Orang yang nge lap kereta juga dari China yang ngelapin tiap hari. Itu dari orang China," sambungnya.