Menteri Bahlil Ungkap Pemerintah Bidik Kepemilikan 61 Persen Saham di Freeport
Laporan Freeport kepada pemerintah, potensi utang BUMN dalam mengambil alih freeport itu akan lunas 2024.
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia berencana untuk menambah porsi kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen.
Apabila hal tersebut sukses terealisasi, maka saham Indonesia di perusahaan tambang tersebut menjadi sebesar 61 persen.
Rencana penambahan porsi saham ini diungkapkan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Baca juga: Freeport Indonesia Terima SAR Award 2023
"Pemerintah akan menambah saham 10 persen. Tapi ini bocoran aja. Nanti kami umumkan secara resmi. Ini masih pembahasan belom matang," ucap Bahlil di Kantor Kementerian Investasi Jakarta, Jumat (28/4/2023).
Seperti diketahui sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Holding BUMN Pertambangan, pada 2018 lalu telah melakukan akuisisi 41,8 persen saham Freeport McMoran di PT Freeport Indonesia.
Akuisisi tersebut langsung menjadikan Indonesia sebagai pemilik mayoritas saham di PT Freeport Indonesia, yakni totalnya menjadi 51 persen.
Namun, nilai akuisisi saham 41,8 persen Freeport McMoran di PT Freeport Indonesia hingga kini belum terbayar lunas.
Bahlil menegaskan, utang Indonesia atau nilai akuisisi Freeport akan lunas pada 2024.
"Laporan Freeport kepada pemerintah, 2024 itu potensi utang BUMN dalam mengambil alih freeport itu akan lunas 2024," papar Bahlil.
Dirinya pun meminta restu kepada masyarakat Indonesia terkait kesuksesan rencana tersebut. Baik perihal pelunasan utang, maupun penambahan porsi saham.
"Doakan supaya pembahasan ini bisa kita lakukan bersama dengan azas negara harus mendapatkan pendapatan maksimal dan lebih banyak," pungkasnya.
