Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia berencana untuk menambah porsi kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen.

Apabila hal tersebut sukses terealisasi, maka saham Indonesia di perusahaan tambang tersebut menjadi sebesar 61 persen.

Rencana penambahan porsi saham ini awalnya diungkapkan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Baca juga: Erick Thohir Bakal Pantau Langsung Timnas Indonesia U-22 Saat Semifinal

"Pemerintah akan menambah saham 10 persen. Tapi ini bocoran aja. Nanti kami umumkan secara resmi. Ini masih pembahasan belum matang," ucap Bahlil di Kantor Kementerian Investasi Jakarta, (28/4/2023).

Seperti diketahui sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Holding BUMN Pertambangan, pada 2018 lalu telah melakukan akuisisi 41,8 persen saham Freeport McMoran di PT Freeport Indonesia.

Akuisisi tersebut langsung menjadikan Indonesia sebagai pemilik mayoritas saham di PT Freeport Indonesia, yakni totalnya menjadi 51 persen.

Tak hanya Bahlil, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga Manajemen Freeport Indonesia juga turut memberikan tanggapannya.

Menteri BUMN Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan tanggapannya terkait wacana penambahan saham Pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia.

Tak hanya penambahan saham, Erick Thohir tidak hanya meminta penambahan porsi saham. Namun juga terdapat 2 permintaan lain.

Baca juga: Menteri ESDM Arifin Tasrif Sebut Smelter Freeport di Gresik Rampung 100 Persen pada 2024

Erick meminta kepada Freeport Indonesia untuk memasukkan Putra asli Papua ke dalam formasi Direksi di tubuh perusahaan.

Berdasarkan pantauannya, terdapat sejumlah kandidat yang dinilai memiliki kapasitas yang baik untuk menempati posisi Direktur di Freeport Indonesia.

"Kita meminta kepada Freeport adanya penambahan putra daerah sebagai direktur. Ini sudah puluhan tahun, sudah seyogyanya putra-putra daerah terbaik di Papua mendapat kesempatan," papar Erick kepada wartawan di Kementerian BUMN, (3/5/2023).

Baca juga: Pembangunan Smelter Freeport di Gresik Akan Rampung 100 Persen di 2024

Selain itu, Erick meminta kepada Freeport Indonesia untuk memasukkan Putra asli Papua ke dalam formasi Direksi di tubuh perusahaan.

Erick juga meminta Freeport Indonesia untuk segera membangun dan mempercepat pembangunan smelter di Indonesia.

Diketahui, saat ini Freeport tengah membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.

Dorongan pembangunan smelter dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, agar mewujudkan hilirisasi di sektor sumber daya mineral.

Menteri ESDM Arifin Tasrif

Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, realisasi penambahan 10 persen saham Negara di PT Freeport Indonesia akan terjadi pada tahun 2041.

Hal ini dikarenakan, penambahan saham 10 persen dijadikan syarat utama PT Freeport Indonesia memperpanjang kontrak, alias Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Diketahui, IUPK Freeport Indonesia akan berakhir pada tahun 2041.

"Ya, nanti habis 2041 (bukan dalam waktu dekat ini). Kan sekarang ini sudah dalam masuk perjanjian (IUPK)," ucap Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (5/5/2023).

Kementerian ESDM sendiri menyambut baik dan terbuka terkait rencana perpanjangan IUPK Freeport Indonesia.

Mengingat, cadangan mineral di wilayah kerja tambang Freeport Indonesia tercatat dalam kondisi melimpah.

Manajemen Freeport Indonesia

VP Corporate Communications Freeport Indonesia, Katri Krisnati mengatakan, pihaknya menyambut baik sinyal Pemerintah yang akan memperpanjang IUPK Freeport Indonesia pasca 2041.

“Kami menyambut baik rencana pemerintah terkait perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia setelah tahun 2041," ucap Katri kepada Tribunnews, Jumat (5/5/2023).

"Sebagai salah satu aset penting yang dimiliki oleh pemerintah, PTFI mengelola sumber daya mineral yang melimpah dan berpotensi memberikan manfaat signifikan bagi ekonomi Indonesia dan khususnya bagi masyarakat Papua serta keberlanjutan lapangan pekerjaan setelah tahun 2041," sambungnya.

Pada intinya, Katri menegaskan bahwa Freeport Indonesia akan mengikuti komitmen Pemerintah.

"Kami sepenuhnya berkomitmen untuk mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah terkait hal ini demi kepentingan bangsa, Negara dan seluruh pemangku kepentingan," pungkasnya.