Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Infrastruktur jalan yang berada di Provinsi Lampung beberapa waktu lalu menjadi pembicaraan publik, karena kondisinya banyak yang rusak selama bertahun-tahun.

Pembicaraan ini muncul setelah jalanan rusak di Lampung viral di media sosial, ditambah lagi Presiden Joko Widodo belum lama ini mengunjungi Provinsi tersebut dan turut berkomentar.

Adanya hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga memberikan komentarnya. Ia membeberkan jumlah uang negara yang telah dibelanjakan untuk infrastruktur di Lampung maupun di Sumatera.

Baca juga: Menteri BUMN Erick Thohir Ikut Tangani Perbaikan Jalan Rusak di Lampung

"Tahukah kamu berapa jumlah APBN dan APBD serta instrumen Keuangan Negara yang dialokasikan untuk pembangunan jalan di Lampung dan Sumatera?" ucap Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya, dikutip (8/5/2023).

Bendahara Negara mengungkapkan, transfer dana dari Pusat ke Pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) tahun 2023 Provinsi/Kabupatan/Kota seluruh Lampung mencapai Rp402,44 miliar.

Besaran dana tersebut untuk pembangunan 231,9 km jalan.

Sebagai informasi, belanja Kementerian/Lembaga Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar untuk tahun 2023, dan sudah terealisasi Rp81,6 miliar hingga 2 Mei 2023.

Realisasi tahun 2022 sendiri mencapai Rp508,1 miliar.

Sri Mulyani melanjutkan, untuk program penyelenggaraan jalan APBD 2023 Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Lampung mencapai Rp2,16 triliun, khusus Provinsi Lampung sendiri Rp886,8 miliar.

Tak hanya APBN dan APBD, uang negara dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui PT Hutama Karya untuk pembangunan jalan tol tercatat juga cukup besar.

Terdapat 2 ruas tol yang dimaksud, pertama ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (Panjang 140 km). Di mana dukungan Pemerintah dalam bentuk PMN Rp2,2 triliun dan Jaminan Pemerintah Rp22,09 triliun.

Kedua, ruas Terbanggi BesarPematang Panggang-Kayu Agung (Panjang 189 km). Yang didukung Pemerintah dalam bentuk PMN Rp4 triliun dan Jaminan Pemerintah Rp14,37 triliun.

"Pembangunan infrastruktur adalah agenda prioritas nasional tahun ini. Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara," pungkasnya.