Tanggapi JK soal Pembayaran Utang Pemerintah Rp 1.000 Triliun Setiap Tahun, Ini Kata Sri Mulyani
Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pembayaran utang pemerintah saat ini masih terjaga dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pembayaran utang pemerintah saat ini masih terjaga dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut menanggapi pernyataan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menyebut bahwa pemerintah harus membayar utang sebesar Rp 1.000 triliun setiap tahun.
Meski begitu, Bendahara negara tak mengelak pernyataan Jusuf Kalla. Dia menegaskan, pengelolaan utang itu telah memiliki jangka waktu pembayaran di setiap tahunnya.
Baca juga: Rapat dengan Menkeu Sri Mulyani, Demokrat dan PKS Minta Pemindahan Ibu Kota Nusantara Ditunda
"Kita kan kalau lihat dari data dan pengelolaan utang tiap tahun, kita tahu beberapa utang itu kan ada jangka waktunya," kata Sri Mulyani kepada wartawan di kawasan DPR, dikutip Rabu (24/5/2023).
"Jadi kita pasti untuk yang jatuh tempo maupun untuk pembayaran utangnya itu sudah ada di dalam APBN, dan itu masuk didalam strategi pembiayaan tiap tahun," jelasnya.
Selain itu, Menkeu yang kerap disapa Ani ini menuturkan, pembayaran utang pemerintah yang terpenting adalah di jatuh tempo.
Sebab, kata dia, nilai beban utang negara dinilai akan sustainabitas.
"Yang kita lakukan dalam hal itu yang paling penting prinsipnya yang jatuh tempo, bisa di bayar kemudian beban utang tetap manageable. Itu yang masuk dalam sustainabitas," tuturnya.
Disinggung JK
Sebelumnya, Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menyinggung utang luar negeri yang semakin menumpuk di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hal itu dia sampaikan saat menyampaikan pidato dalam hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
JK mengatakan, ekonomi Indonesia memiliki permasalahan baik di dalam dan luar negeri, khususnya utang luar negeri yang semakin menumpuk.
Ia membenarkan utang luar negeri Indonesia yang besar seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di tempat yang sama.
