"Biasanya sudah tua, jadi tidak mau menggabungkan BPR, karena punya anak 3 jadi mau dikasih satu-satu. Jadi, apapun kondisinya kecil dan tidak bisa bersaing, dia akan mempertahankan. Kami kesulitannya di situ dalam beberapa kasus," urai dia.

Untuk itu, Robert terus mendorong BPR dan BPRS untuk merger. Caranya dengan memberikan ilustrasi bagaimana entitas dengan modal yang kecil akan lebih sulit berkembang.

Di provinsi DKI Jakarta dan Banten mencatatkan rasio kredit bermasalah melebihi threshold 5 persen sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 sejak tahun 2020.

Untuk itu, BPR/BPRS di kedua provinsi itu dituntut agar semakin efisien dalam menjalankan proses bisnis.

Baca juga: Bukukan Aset Rp 6,8 Triliun di Masa Pandemi, BPR Lestari Sabet Top 100

"Digitalisasi menjadi salah satu fokus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 1 DKI Jakarta dan Banten dalam pengembangan industri BPR/BPRS yang saat ini dihadapkan pada meningkatnya persaingan usaha," kata Roberto.

Dikatakan Roberto, penerapan Artificial Intelligence (AI) dan pemanfaatan credit scoring untuk analisis pengajuan kredit diharapkan dapat mengakselerasi digitalisasi kegiatan usaha BPR/BPRS sebagaimana tertuang secara khusus dalam pilar 2 roadmap pengembangan perbankan Indonesia yakni Akselerasi Transformasi Digital.

Dalam sosialisasi Market Conduct untuk BPR/BPRS Regional 1, Kepala Departemen Market Conduct OJK, Bernard Widjaja mengatakan, penggunaan teknologi dibutuhkan untuk pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

"Ini mengingat data dan informasi mengenai perilaku kurang efisien dan optimal apabila dianalisis secara manual, misalnya penggunaan teknologi AI dan atau machine learning dalam memantau penawaran produk dan layanan jasa keuangan melalui media atau iklan," katanya.

Direktur Utama CBI, Agus Subekti mengatakan, optimalisasi pemanfaatan informasi perkreditan dan teknologi sudah urgent bagi BPR/BPRS.

CBI merupakan lembaga pengelolaan informasi perkreditan (LPIP).

"Optimalisasi pemanfaatan informasi perkreditan dan teknologi telah terbukti berdampak pada peningkatan efisiensi, akurasi, objektivitas, konsistensi dan layanan penyaluran kredit," kata Agus.

Agus menambahkan, CBI telah mengidentifikasi beberapa kendala yang dialami BPR/BPRS pada saat melaksanakan transformasi maka dalam pihaknya akan menyampaikan tentang infrastruktur teknologi dan informasi perkreditan yang dibangun khusus untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi BPR/BPRS selama ini.

'Ganti Baju'

Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) menyatakan, BPR kini memiliki nama baru dari tadinya Bank Perkreditan Rakyat berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat.