Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tensi politik saat ini menjadi faktor dominan, dan sama seperti di negara mana saja, faktor itu tidak bisa diprediksi dampaknya atau menjadi kejutan yang tidak bisa tercipta polanya.

Menurutnya kalau ekonomi, barangkali bisa dibuat prediksi mengenai siklus bisnis yaitu booming dan robust, tapi kalau politik tetaplah politik.

Dalam artian dalam geopolitik dunia pun juga sama, ketidakpastian menjadi luar biasa, di mana fragmentasi terjadi deglobalisasi semakin meningkat dan bahkan meruncing hingga menimbulkan perang seperti di Ukraina.

Baca juga: Defisit Jepang Pecah Rekor, Melonjak Jadi 26,1 Miliar Dolar AS

"Dan sekarang persaingan geopolitik itu, medan perangnya ada di Asia Timur dan Asia Tenggara karena ini menyangkut dua kekuatan besar Amerika dengan China, di mana Asia termasuk dalam hal ini adalah medan bagi dua kekuatan besar ini," ujarnya dalam rapat kerja Banggar DPR dengan pemerintah di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Sri Mulyani menjelaskan, ini artinya Indonesia harus menyiapkan di dalam konteks global yang berubah cepat, fundamental, dan sangat strategis.

"Sebelumnya, perang dagang terjadi 2018, sehingga artinya penggunaan instrumen fiskal seperti tarif bea keluar, bea masuk atau bahkan larangan ekspor impor menjadi semakin sering dipakai. Re-shoring artinya supply chain yang tadinya bebas secara dunia dan terglobal, sekarang hanya akan dilakukan di negara-negara yang dianggap sebagai kawan atau sekutu," katanya.

Bahkan, kedua negara itu menggunakan re-shoring dan friend-shoring atau bicara decouping, sehingga tidak tergantung pada negara yang dianggap bukan sekutunya.

"Dan bahkan kalau perang secara militer terjadi, perang secara ekonomi juga sudah terjadi, yaitu menyangkut komoditas yang menentukan perekonomian dunia, yaitu chip. Atau dalam hal ini yang menopang digital teknologi," pungkas Sri Mulyani.