TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Izin ekspor pasir laut telah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Mei 2023.

Meski demikian, kebijakan ekspor yang sempat dicabut selama 20 tahun lalu sempat tersebut menjadi perdebatan.

Pemerintah kemudian membuka izin kembali melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Baca juga: Menteri ESDM Sebut Dibukanya Ekspor Pasir Laut Karena Terjadi Pendangkalan

Kendati begitu, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilakukan sebelum Jokowi menerbitkan aturan tersebut.

Namun, ekspornya terbatas.

"Kemarin itu, sebelum ekspor pasir laut dibuka, banyak teman-teman pengusaha sudah pada punya dan terima IUP-nya (izin usaha pertambangan). Jadi sebenarnya sudah ada ekspor itu (pasir laut) sebelumnya, cuma dibatasi," ungkapnya saat ditemui di Hotel The Sultan Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Ia menuturkan, dengan pembatasan kuota ekspor pasir laut, bahkan membuat 1 orang pengusaha bisa memiliki 4 sampai 5 perusahaan yang bergerak di bidang tersebut.

Kondisi ini membuat pengusaha mengusulkan pembukaan izin ekspor secara penuh kepada pemerintah.

Menurut Diana, pengusaha sudah melakukan diskusi langsung dengan pemerintah, yang mana pemerintah pun mendengar aspirasi para pengusaha.

"Dengan pembatasan itu, sebenarnya 1 orang bisa punya perusahaan 4-5, karena kan bicara kuota untuk keluar.

Jadi kenapa enggak dibuka? Pemerintah mendengar aspirasi ini," ucapnya.

Kendati begitu, Diana menekankan, pemerintah perlu menerangkan kepada masyarakat dasar kajian terkait dibukanya ekspor pasir laut secara bebas.

Baca juga: Ramai Kabar Dirinya Dijodohkan dengan Ariel NOAH, Inara Rusli: Nggak Kenal

Hal itu untuk memperjelas duduk kebijakan tersebut.

Ia bilang, bisnis pasir laut sendiri memang sangat diminati pelaku usaha karena menghasilkan keuntungan yang besar.