TRIBUNNEWS.COM -- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Teten Masduki terus mencari cara agar para pelaku UMKM terbebas dari jerat rentenir.

Tak dipungkiri, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional cukup besar dengan porsi 97 persen untuk lapangan kerja.

Teten Masduki mengatakan, UMKM harus memanfaatkan pembiayaan di luar perbankan karena masih ada jutaan yang juga masih pinjam ke rentenir.

"Sebenarnya, sebagian besar juga belum ambil perbankan karena 30 juta UMKM kita masih gunakan pembiayaan dari pribadi keluarga dan 6 juta masih akses ke rentenir. Jadi, ini permasalahan kita," ujarnya di Gedung BEI, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Kementerian BUMN Latih UMKM Anak Muda Solo Tembus Pasar Luar Negeri

Justru karena ini, yang jadi PR pihak terkait karena 97 persen itu disediakan oleh mikro..

"Bisa dibayangkan kualitas lapangan kerja kita, bayangkan yang kerja di Warung Tegal, atau pekerja mandiri seperti tukang bubur dan lainnya," katanya.

Dia menambahkan, kondisi mayoritas UMKM tersebut berbeda dengan Korea Selatan yang maju dalam sisi teknologi dan inovasi produk.

"Kalau dibandingkan negara lain, saya baru pulang dari Seoul, sama juga di sana struktur ekonominya 99,9 persen juga UMKM. Jadi, yang besar 0,1 persen, tapi di sana yang besar dan kecil inovasi teknologi dan produknya, sehingga pertumbuhan ekonomi baik,"

Menurutnya, perekonomian Indonesia akan semakin sehat jika UMKM tidak meminjam dana dari lintah darat yang memasang bunga hingga ratusan persen.

Salah satu cara yang dilakukan adalah membuat mereka semakin mandiri dengan pembiayaan tanpa riba yang mencekik, menurut Teten salah satu cara yang dilakukan adalah memperkenalkan UMKM dan agar ikut bermain di bursa efek.

Baca juga: Kuatkan Ekonomi Kerakyatan, PAN Akan Dirikan Sentra UMKM Binaan

Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan kesepakatan kerja bersama untuk mempercepat semakin banyak UMKM yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kemenkop UKM jelasnya, mendorong agregasi atau pengumpulan menjadi satu para pelaku UMKM agar bisa mencatatkan saham perdana atau listing di BEI.

Menurutnya, Papan Akselerasi di BEI jadi satu kebijakan yang bagus dalam memberi kemudahan bagi UMKM untuk listing di Bursa.

"Memang kalau kita menunggu yang kecil ini organik tumbuh begitu akan lama. Tadi saya sudah ngobrol, banyak kegiatan usaha sejenis kayak warung bakso, warteg-warteg yang sebenarnya bisa kita agregasi," ujarnya di Gedung BEI, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: BNI Memberangkatkan 15 UMKM F&B Lokal ke Seoul Food & Hotel 2023