TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dinilai tidak bergerak secara cepat mengantisipasi dampak kemarau panjang atau El Nino ke sektor pertanian, yang dapat berujung kepada kenaikan harga pangan.

Padahal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengumumkan prediksinya, bahwa berbagai wilayah di Indonesia akan terjadi El Nino yang puncaknya terjadi pada Agustus 2023.

Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian mengatakan, langkah pemerintah menghadapi El Nino dengan menambah kuota impor beras pada tahun ini sebanyak 1 juta ton, memperlihatkan pemerintah tidak siap mengantisipasi dampak El-Nino pada komoditas padi.

Baca juga: Apa Itu Fenomena El Nino dan La Nina? Berikut Penjelasannya

"Adanya prediksi El-Nino ini sudah jauh-jauh di sounding. Mestinya pemerintah gerak cepat," kata Eliza dikutip dari Kontan, Jumat (16/6/2023).

Menurut Eliza, penambahan kuota impor ini merupakan langkah instan pemerintah dalam merespons El-Nino.

Padahal seharusnya pemerintah bisa menyiapkan langkah antisipasi yang kaitanya untuk peningkatan produksi padi jauh-jauh hari.

Misalnya dengan memastikan irigasi, bendungan air, dan embung hingga pompa termasuk kebutuhan solarnya untuk mengalirkan air ke sawah-sawah petani agar padi tetap terjaga produksinya.

Ia menyebut, pengurangan jumlah subsidi solar turut menjadi masalah yang harus dihadapi petani saat el-nino. Karena jumlahnya yang terbatas, sementara kebutuhan akan solar untuk pompa air tidaklah sedikit.

"Tentu pengurangan subsidi BBM akan berdampak kepada kenaikan biaya produksi," jelas Eliza.

Ia bilang, pemerintah seharusnya juga memberikan subsidi solar untuk menjaga daya beli petani. Sehingga petani bergairah untuk melakukan tanam padi dan dampak el-nino dapat teratasi.

"Karena setiap kali akan diumumkan impor harga gabah bisa langsung turun du pasaran. Tentu ini akan memukul petani," pungkas Eliza.

Impor Beras dari India

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan pemerintah India untuk impor beras.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, impor ini guna mengantisipasi naiknya harga beras saat el nino.

"Kita harus ambil insiatif. Kalau (saat) el nino, berat hargnya. Kita enggak boleh beras kurang," kata Zulhas, sapaan akrabnya, di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

Ketua Umum Partai PAN itu mengatakan, pihaknya sudah menekan MoU untuk impor 1 juta ton beras.

"Oleh karena itu saya sudah MoU dengan India. 1 juta (ton beras). Sewaktu-waktu bisa beli. Government to Government (G2G)," ujar Zulhas.

Ia mengatakan, impor ini berbeda dari penugasan Badan Pangan Nasional kepada Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras sepanjang tahun ini.

"Iya lain. Ini baru MoU untuk harga tetap. Barang ada, tapi belum kita beli, tapi sudah ada. MoU G2G tahun ini kalau butuh, bisa beli. Barangnya sudah ada," kata Zulhas.

Berharap Produksi Padi Mencukupi

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, impor beras 1 juta ton dari India mungkin dilakukan.

Namun ia mengatakan penambahan impor 1 juta ton beras ini masih belum diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) bersama kementerian dan lembaga terkait.

"Bisa jadi, tetapi penugasan yang sudah dipegang Bulog baru 2 juta ton. Jika diputuskan ratas ada penambahan akan kami update," jelas Arief pada Kontan.co.id, Jumat (16/6).

Arief menegaskan saat ini Bulog baru memegang penugasan impor bersa sebanyak 2 juta ton dari Badan Pangan Nasional untuk tahun ini.

Arief menambahkan, dalam pelaksanaanya Bulog kini tengah merealisasikan impor beras 500.000 ton dari 2 juta ton penugasan impor tahap pertama. Sebab, Bulog juga amanatkan untuk mengutamakan penyerapan dalam negeri.

"Untuk 1 juta ton yang dikatakan Pak Mendag, sangat mungkin dilakukan kerjasama G to G. Tetapi, berharap produksi masih baik sampai akhir tahun," tutur Arief.

Tingkatkan Inflasi

Bank Indonesia mewanti-wanti dampak perubahan iklim akibat datangnya badai El Nino bisa memicu lonjakan inflasi nasional.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan, meskipun tingkat inflasi di Indonesia mulai melandai, pengaruh perubahan iklim terhadap harga komoditas pangan patut diwaspadai.

"Tantangan masih ada karena kami perkirakan akan ada gangguan El Nino di paruh kedua 2023. Jangan lengah," ucap Destry dalam paparannya dikutip dari YouTube Bank Indonesia, Kamis (18/5/2023).

Baca juga: Waspada DBD saat El Nino, Ketahui Gejala Infeksi dan Cara Pencegahanya Menurut Kemenkes

"Walaupun Indonesia atau nasional sekarang inflasi pangan sudah turun di level 3,7 persen dari tertingginy 11 persen, tapi kita tetap waspda karena ada tantangan dari cuaca," sambungnya.

Destry melanjutkan, Pemerintah Pusat, Bank Indonesia hingga Pemerintah tingkat Daerah juga terus melakukan koordinasi penuh untuk menstabilkan tingkat inflasi nasional.

Koordinasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) telah terbukti menurunkan inflasi hingga ke angka 3,7 persen.

Diketahui, beberapa waktu lalu inflasi nasional sempat mengalami peningkatan imbas sejumlah faktor. Salah satu yang utama disebabkan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

"Yang terjadi dengan GNPIP langsung dipimpin Bapak Presiden, ini memberikan hasil dengan sinergi yang kuat," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga telah mewanti-wanti dampak El Nino yang terjadi di Indonesia.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag, Kasan menjelaskan, ancaman yang patut diwaspadai adalah penurunan produksi pangan seperti produk sawit, kedelai, gula, dan lainnya.

Sebagai informasi, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut yang kemudian mempengaruhi cuaca dan curah hujan.

"Adanya El Nino ini dampaknya bukan hanya kepada produk sawit, tentu produk yang lain, termasuk pangan yang juga diproduksi di negara lain. Baik itu kedelai maupun gula dan sebagainya," ucap Kasan di Kantor Kemendag Jakarta, Kamis (27/4/2023).

Baca juga: BMKG Minta Warga Diminta Mewaspadai Potensi Kekeringan Akibat El Nino

"Tentu dampak dari El Nino itu ada. Satu, kita antisipasi adanya dampak terhadap kemungkinan penurunan produksi," sambungnya.

Kemudian yang kedua, efek El Nino akan berdampak terhadap meroketnya harga komoditas pangan yang tak terkontrol.

Untuk itu, diperlukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk menyikapi adanya ancaman El Nino.

"Tentu kita sama-sama dengan Kementerian lain juga akan memonitor pergerakan pasokannya. Baik itu dari teman-teman Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Kemendag untuk memastikan ke depan," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Ketersedian dan stabilisasi Panagan, Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, terdapat 2 strategi yang harus diterapkan dalam menghadapi El Nino. Mulai dari sisi hulu hingga hilir.

Untuk di sektor hulu, perlunya peningkatan volume produksi. Dan untuk sisi hilir harus ada penguatan stok untuk ketahanan.

"Di sektor hulu harus meningkatkan produksi dan mengantisipasi dengan berbagai cara. Itu adalah wilayah teman-teman di Kementerian Pertanian dan di Kementerian Perindustrian. Di sisi hilir, maka kita harus melakukan langkah-langkah penguatan stok, penguatan cadangan pemerintah," papar Gusti.

"Artinya begini, dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 tentang pangan jelas menyebutkan bahwa pemerintah harus memiliki cadangan pangan yang kuat, dalam rangka mengantisipasi segala macam ancaman," pungkasnya.