TRIBUNNEWS.COM -- Mulai 2025 mendatang perbankan di tanah air bakalan diwajibkan membayar premi untuk mendanai program restrukturasi perbankan (PRP).

Aturan tersebut telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan pada 16 Juni 2023.

Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, beleid baru terkait Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) penting ditetapkan untuk mengantisipasi krisis perbankan nasional yang terjadi pada 1998.

Baca juga: Rentenir Jerat Masyarakat Kecil dan UMKM, LPS: Kehadiran BPR Masih Dibutuhkan

Saat itu, jelasnya negara menggunakan sebesar 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menanggung kerugian krisis perbankan.

Dari landasan tersebut, pengumpulan premi program restrukturisasi perbankan ini diberlakukan pemerintah untuk menganggulangi terjadinya krisis serupa.

“Jadi kalau PRP jalan nanti, bukan satu bank yang jatuh pasti banyak. tapi ada case khusus sekali ketika kita salah me-manage ekonomi. Mudah-mudahan enggak,” kata dia dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan LPS dan Stakeholders, Selasa (20/6/2023).

Ia menambahkan, ketika terjadi krisis perbankan 1998, pemerintah dan rakyat menanggung beban perbankan.

Sekarang, beleid ini membuat industri perbankan punya kewajiban untuk membantu pemerintah ketika terjadi krisis, sekaligus memberi keyakinan kepada rakyat.

“Kalau ada apa-apa industri siap menyelamatkan industri. Negara siap menyelamatkan industri. Jadi gak akan panik seperti 1997-1998,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan, adanya peraturan baru ini mungkin dapat berdampak pada kenaikan bunga.

Meskipun begitu, Purbaya bilang, nasabah tidak perlu khawatir karena margin perbankan masih tergolong besar. Dengan begitu, seharusnya bunga yang diberikan akan lebih kompetitif.

“Yang jelas (premi program restrukturisasi perbankan) tidak akan membuat banknya menjadi susah karena sudah kita hitung,” tutur dia.

Baca juga: Kata Ketua LPS, Potensi Gagal Bayar Utang Amerika Bisa Untungkan Indonesia

Berdasarkan salinan PP yang diterima Kompas.com, tujuan dari program ini adalah untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.

Premi program restrukturasi perbankan merupakan sejumlah uang yang dibayarkan bank sebagai bagian dari premi penjaminan yang besarannya menjadi tambahan dari premi penjaminan yang dikenakan kepada bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).