Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Insentif Motor Listrik Lamban, Pemerintah Pilih Lakukan Evaluasi

Sejak April 2023, pemerintah memberikan insentif pembelian motor listrik sebesar Rp 7 juta, namun hanya untuk empat kriteria masyarakat.

Penulis: Lita Febriani
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Insentif Motor Listrik Lamban, Pemerintah Pilih Lakukan Evaluasi
Lita Febriani/Tribunnews.com
Forum Group Discussion Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bersama Asosiasi Kendaraan, Jakarta, Rabu (21/6/2023). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak April 2023, pemerintah memberikan insentif pembelian motor listrik sebesar Rp 7 juta, namun hanya untuk empat kriteria masyarakat.

Ke empat kriteria masyarakat yang bisa mendapatkan subsidi motor listrik, yakni pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) maupun bantuan subsidi upah dan penerima subsidi listrik 450 hingga 900 VA.

Hampir 3 bulan berlangsung, baru hanya 4 motor listrik yang tersalurkan kepada empat kriteria penerima subsidi tersebut.

Baca juga: Kriteria Penerima Insentif Pembelian Motor Listrik Terlalu Ketat, Percepatan Program Justru Melambat

Ketua Umum Periklindo sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, menyampaikan siang ini pihaknya dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan mengadakan rapat mengenai lambannya program insentif pembelian kendaraan listrik.

"Nanti kita akan rapat lagi dengan pak Menko Marves, bagaimana menyikapi yang saat ini terjadi. Mengapa ini kok lamban, pasti harus ada evaluasi," tutur Moeldoko dalam FGD di Kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Melalui rapat evaluasi tersebut, Moeldoko menyebut bisa saja tercipta suatu kebijakan baru untuk mengakselerasi program ini.

Berita Rekomendasi

"Apakah nanti akan keluar kebijakan baru? Belum tahu. Tetapi sekali lagi, jangan sampai nanti pemerintah di cap tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Ini dilema tetapi kita harus ada solusi," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bobby Gafur Umar, menyampaikan Kadin sangat mendukung program pemerintah ini, karena bisa menghemat devisa dari sisi subsidi BBM dan mengurangi emisi karbon.

"Program ini diharapkan bisa membuat suatu pertumbuhan ekonomi bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja baru dan dengan program insentif ini bisa mendekatkan harga kendaraan listrik ini pada konsumennya. Tetapi memang implementasinya perlu beberapa adjustment. Kami koordinasi terus menerus dengan pemerintah. Jadi kami harapkan hasil meeting hari ini akan kami sampaikan langsung siang ini ke pemerintah," ungkap Bobby.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas