Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COMJAKARTA - Upaya pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di masyarakat Papua. Salah satunya melalui program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan.

Ini merupakan terobosan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan berbasis pada potensi lokal melalui implementasi program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan di Teluk Bintuni, Papua Barat, sejak 2021 lalu. Program serupa juga dilakukan di Mimika, Papua Tengah.

Baca juga: Jadi Penyebab Maraknya TPPO, Mensos Tangani Kemiskinan Ekstrem di Kawasan 3T

"Potensi alam Papua yang melimbah, baik di atas tanah, bawah tanah, laut, dan bawah laut, merupakan modal ekonomi yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie C di acara Rembuk Lokal Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan di Teluk Bintuni, Sabtu (23/6/2023).

Caswi yang juga kandidat doktor IPB University itu menegaskan, butuh kolaborasi lintas-level pemerintah dan lintas-stakeholder untuk mengelola potensi SDA itu, terutama untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

"Program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini merupakan program kolaborasi lintas sektor dan melibatkan semua stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, perguruan tinggi, NGO dan kelompok-kelompok masyarakat," tambahnya.

Rembuk kawasan dihadiri Kementerian Ketenagakerjaan, OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Bappeda dan berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, kepala-kepala Distrik dan kepala-kepala Kampung di Teluk Bintuni, para akademisi dari IPB University, Universitas Negeri Papua, Politeknik Pertanian Papua, pimpinan perusahaan BUMN dan swasta, GIZ, dan perwakilan kelompok-kelompok masyarakat Teluk Bintuni.

Kegiatan membahas dan menyusun rencana strategis program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan di Teluk Bintuni.

Program kolaborasi ini diselenggarakan di 3 kawasan, yaitu kawasan orang asli Papua di Pegunungan Merdey, kawasan orang asli papua di pesisir Masina, dan kawasan masyarakat multikuktural Nusantara di Menimeri.

Baca juga: Cita-cita Jokowi 2045: Pendapatan Per Kapita RI Rp444 Juta-Kemiskinan 0,8%

Rembuk lokal tersebut menghasilkan komitmen bersama yakni pertama, gagasan, inisiatif dan program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan di Kabupaten Teluk Bintuni yang telah berjalan selama setahun tahun terakhir, mulai menunjukkan hasil awal yang menggembirakan dan patut dilanjutkan secara konsisten dan terpadu.

Kedua, para pihak yang hadir dalam Rembuk Lokal sepakat melanjutkan kerja sama, kolaborasi, saling dukung, koordinasi dan sinergi melibatkan banyak pihak.

Daro Pemerintah Pusat (terutama Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); termasuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sorong, dan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Maluku dan Papua; kemudian Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat, Politeknik Pertanian Provinsi Papua Barat.

Ikut terlibat pula Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, perusahaan swasta dan BUMN yang beroperasi di wilayah Teluk Bintuni dan sekitar, serta lembaga GIZ.