Menkeu Sri Mulyani: APBN Surplus Rp 152,3 Triliun di Semester I 2023
Sri Mulyani menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I tahun ini surplus sebesar Rp 152,3 triliun.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I tahun ini surplus sebesar Rp 152,3 triliun.
Sri Mulyani memaparkan keseimbangan primer juga mencatat surplus sebesar Rp 368,2 triliun.
"Saya melaporkan pelaksanaan APBN 2023. Ini hasil positif yang sangat baik," kata Sri Mulyani, Selasa (4/7/2023).
Baca juga: APBN 2023 Bulan Mei Dinyatakan Surplus Rp204,3 Triliun, Ini Rinciannya
Pada paruh pertama tahun ini realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.407,9 triliun, atau setara 57,2 persen dari target yang ditetapkan.
“Pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 970,2 triliun atau setara 56,5 persen dari target yang ditetapkan (tumbuh 9,9 persen),” urainya.
Baca juga: Menteri Azwar Anas Klaim Kenaikan Tunjangan Kinerja PNS Tak Bebani APBN
Kemudian, penerimaan bea cukai sebesar Rp 135,4 triliun (turun 18,8 persen), kemudian PNBP sebesar Rp 302,1 triliun atau setara 68,5 persen target ditetapkan (tumbuh 5,5 persen).
Di sisi belanja negara, realisasinya mencapai Rp 1.254,7 triliun atau setara 41 persen dari target yang ditetapkan.
Baca juga: IMF Minta RI Buka Lagi Keran Ekspor Nikel, Begini Respons Sri Mulyani
“Belanja pemerintah pusat (BPP) Rp891,6 triliun tumbuh 1,6 persen di mana Rp492 triliun (55,2 persen) dinikmati langsung masyarakat dalam bentuk bansos subsidi listrik, BBM, LPG 3kg, pupuk, beasiswa anak-anak tidak mampu, premi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin,” tukasnya.
Selain itu belanja prioritas nasional dialokasikan untuk persiapan pemilu, belanja alutsista, pembangunan infrastruktur, dan IKN.
"APBN 2023 terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. APBN juga makin sehat dan sustainable, itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan keuangan negara/utang," pungkas Sri Mulyani.