Bagaimana Nasib KA Argo Parahyangan Saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi? Ini Kata Kemenhub
Kereta cepat Jakarta-Bandung terdiri dari 3 kelas, ekonomi, bisnis sama VIP.
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan Kereta Api (KA) Argo Parahyangan tetap beroperasi.
Meskipun diketahui, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) nantinya akan beroperasi.
Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal saat ditemui wartawan di Jakarta.
Baca juga: Soal Tarif Kereta Cepat Jakarta Bandung, Menteri BUMN Tunggu Kebijakan Pemerintah
"(Kereta cepat beroperasi) KA Argo Parahyangan tetap berjalan," ucap Risal.
Diketahui, KCJB akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada Agustus 2023.
Untuk tarif perjalanan layanan KCJB, Risal mengungkapkan bahwa nantinya akan terdiri dari beberapa kelas. Mulai dari ekonomi, bisnis, hingga VIP.
Sehingga, harga dan fasilitas yang didapat berbeda-beda.
"Kereta cepat itu ada 3 kelas, ekonomi, bisnis sama VIP. nanti beda-beda tarif. kita tunggu dari operator," pungkasnya.
Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga telah menegaskan dan menampik adanya isu terkait pemberhentian operasional alias 'suntik mati' Kereta Api (KA) Argo Parahyangan.
Munculnya kabar tersebut sejalan dengan rencana beroperasinya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Agustus 2023.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, KA Argo Parahyangan kemungkinan tetap beroperasi dan menjadi pilihan masyarakat untuk melayani masyarakst yang hendak melakukan perjalanan menuju Bandung.
Jika disimpulkan, KA Argo Parahyangan diperuntukkan untuk penumpang kelas ekonomi. Sementara Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditujukan untuk penumpang kelas menengah dan menengah atas.
Namun menurut Arya, kepastian operasional tersebut merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan.
"Kalau untuk ekonominya, kereta Bandung (Argo Parahyangan) kan masih bisa. Nanti Kementerian Perhubungan lah yang akan menetapkan izin atau enggak izin beroperasi," ucap Arya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN.
"Untuk rakyat, tetap akan ada yang ekonomi. Jadi akan disesuaikan dengan kelasnya saja. Kalau ada yang bilang mengabaikan rakyat bawah, itu enggak (benar)," sambungnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.