Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo menyatakan, 58 proyek strategis nasional (PSN) masih belum terlaksana hingga saat ini.

Wahyu yang juga sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) itu mengatakan, 58 proyek tersebut bisa terlaksana asalkan perizinan hingga masalah keuangan terselesaikan.

"Makanya itu, sesuai arahan Bapak Presiden tolong dipercepat, masalah perizinan, percepatan pengadaan tanah, percepatan financing," kata Wahyu kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (13/7/2023).

Baca juga: Menteri Airlangga: Selama 8 Tahun 156 PSN Sudah Diraampungkan Senilai Rp 1.000 Triliun 

Sebab kata Wahyu, tiga hal itu yang menjadi tolok ukur pembangunan proyek strategis nasional bakal berjalan. Bahkan dia mengaku PSN tersebut dijamin tidak akan mangkrak.

"Kalau misalnya financing sudah ada, selesai fisiknya engga yang penting mulai. Dan mulai dijamin tidak mangkrak," kata dia.

"Makanya 3 syarat itu yang Presiden minta, financing sudah tersedia, pengadaan tanah sudah sebagian besar selesai, dan perizinannya selesai, apalagi coba kalau itu semua? masa ngga dikerjain," lanjutnya.

Dikatakan Wahyu, beberapa proyek yang belum terlaksana meliputi pembangunan Mass Rapid Trainset (MRT) East-West rute Cikarang-Balaraja, kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya, Pelabuhan New Ambon, ruas-ruas tol yang menjadi bagian dari Tol Trans Sumatera, Tol Bocimi yang mau diteruskan sampai Sukabumi, hingga Tol Getaci.

"Kalau Gertaci itu kan mungkin akan diteruskan tahap pertama yang sampai Tasik. Jadi masih terus didorong ini semua. Doakan saja, 3 hal tadi bisa diselesaikan K/L yang Bapak Presiden mintakan," ungkapnya.

Meski begitu, Wahyu menegaskan, sejauh ini 58 proyek tersebut masih menjadi PSN. Artinya, belum dihapuskan dari daftar proyek strategis nasional.

"Pokoknya sekarang ini belum ada yang dilepas. Belum ada. Makanya minggu depan saja tunggu. Dari pada salah, Minggu depan aja," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BPKP M Yusuf Ateh mengatakan, dalam pengawasan BPKP mendapati berbagai pelaksanaan program yang masih belum optimal penyelesaiannya. Di antaranya pada sektor infrastruktur, terdapat 58 proyek strategis nasional (PSN) infrastruktur yang belum dimulai pembangunannya.

"Kondisi tersebut diikuti dengan risiko keterlambatan penyelesaian proyek serta tidak optimalnya manfaat pembangunan proyek yang dihasilkan," ujar Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2023, Rabu (14/6).