Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University Irfan Syauqi Beik menilai aturan terbaru mengenai ketentuan spin off unit usaha syariah (UUS) akan memperkuat industri perbankan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat akan menerbitkan ketentuan spin off UUS perbankan. Hal ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Dalam UU PPSK, OJK diberikan kewenangan untuk mengatur ketentuan UUS yang sudah waktunya memisahkan diri dari induk atau menjadi entitas perusahaan sendiri.

OJK memberikan sinyal ketentuan akan diatur berdasarkan besaran aset. Menurut Irfan, ke depannya, industri perbankan syariah akan semakin menggeliat dan lebih kompetitif berkat terbitnya ketentuan spin off UUS perbankan.

"Dalam banyak hal, kinerja dan dampak Bank Umum Syariah (BUS) terhadap perekonomian jauh lebih baik,” kata Irfan dalam keterangannya, Minggu (16/7/2023).

Ia mengatakan, aturan spin off tersebut tidak akan menjadi masalah bagi bank-bank syariah yang sudah ada.

Bagi UUS yang sudah besar, diperlukan komitmen dari pemegang saham untuk meningkatkan skala bisnis melalui spin off atau merger.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, dalam merumuskan ketentuan spin off UUS, OJK telah melakukan konsultasi dengan DPR.

Baca juga: Perbankan Syariah Cocok untuk Pembiayaan Infrastruktur Jalan Tol dan Pembangkit Listrik 

Ia memperikirakan dalam sepekan ke depan, OJK sudah dapat mengeluarkan POJK sahnya. Dian memberikan sinyal dalam spin off nanti, akan ada beberapa UUS yang dijadikan satu demi memperkuat industri perbankan syariah.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah Indonesia tengah berupaya menjadikan negara ini sebagai episentrum ekonomi syariah dunia.

Berdasarkan Data State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021, posisi ekonomi syariah Indonesia saat ini berada pada urutan keempat, setelah Malaysia, UAE, Bahrain, dan Arab Saudi.

Baca juga: BSI Dukung Pemerintah Perkuat Pembiayaan Perumahan Skema Syariah

Indikator yang menjadi penilaian antara lain keuangan syariah, pariwisata, industri fesyen, obat-obatan, kosmetik, dan produk makanan.

Saat ini, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah Indonesia masih tergolong rendah. Sebagai catatan, pada 2021, tingkat literasi keuangan syariah naik menjadi 9,14 persen dari sebelumnya 8,1 persen pada periode survei tahun 2016.

Meski mengalami kenaikan, angka tersebut masih jauh di bawah indeks literasi keuangan nasional yang sebesar 49,68 persen. Dengan demikian, kata Irfan, kue pasar perbankan syariah yang belum tergarap di Tanah Air masih sangat besar.

Baca juga: Pegadaian Mulai Tawarkan Pembiayaan Syariah untuk Pembelian Kendaraan Listrik, Ini Syaratnya

BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia. Bermodal aset Rp 310,6 triliun per Mei 2023, BSI merupakan satu-satunya bank syariah yang masuk dalam daftar 10 bank terbesar di Indonesia.

Dalam peringkat skala bisnis bank syariah berdasarkan aset, BSI jauh meninggalkan yang lain. Total aset PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang berada di urutan kedua di bawah BSI sebesar Rp 61,6 triliun per Maret 2023.

Selanjutnya bank umum syariah terbesar ketiga adalah PT Bank BTPN Syariah Tbk. yang per Mei 2023 melaporkan aset senilai Rp 21,9 triliun.

Dari sisi UUS, Bank CIMB Niaga Syariah menjadi yang terbesar dengan total aset Rp 64,2 triliun. Kemudian ada BTN Syariah dan Maybank Syariah yang masing-masing melaporkan aset Rp 46,5 triliun dan Rp39,6 triliun pada periode yang sama.

Berdasarkan data OJK terbaru, aset bank syariah, termasuk UUS, sebesar Rp 788,3 triliun per April 2023. Bila dirinci, ada 13 bank umum syariah dengan total aset Rp 538,1 triliun dan 20 UUS beraset Rp 250,2 triliun. Dengan demikian, 6 bank syariah yang disebutkan di atas menguasai hampir 70 persen dari total aset industri.