Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny Plate yang terseret kasus korupsi.

Penunjukan Budi Arie menurut Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah sudah tepat untuk menuntaskan pemerataan jaringan telekomunikasi.

"Pak menteri (Budi Arie) sebelumnya adalah Wamen Kementerian yang berkaitan dengan pemerataan juga, saya kira tidak akan sulit menyelesaikan tugasnya," kata Piter dihubungi Tribunnews.com, Senin (17/7/2023).

Baca juga: Media Asing Soroti Jokowi Lantik Ketum ProJo Budi Arie Jadi Menkominfo Jelang Pilpres 2024

Piter meyakini Budi Arie memiliki kapasitas merampungkan tugas di sisa masa pemerintah Presiden Jokowi.

Budi Arie sebelumnya menempati posisi Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Wamendes PDTT.

"Karena beliau sudah ada background yang relatif sama, menyangkut ketimpangan dan pemerataan. Cuma yang sekarang lebih terkait akses informasi," kata Piter.

Menurut Piter, seorang Menteri tidak akan bekerja sendiri tetapi memiliki banyak pejabat dan staf yang profesional di bidangnya, lebih punya pengalaman dan kemampuan.

Usai pelantikan, Presiden Jokowi menjelaskan alasan mengangkat Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo.

Presiden mengatakan hanya memiliki waktu yang sangat pendek di sisa masa jabatannya sebagai presiden.

Oleh karena itu ia ingin masalah prioritas di Kemenkominfo dapat diselesaikan dengan cepat.

Baca juga: Ganjar Pranowo Hadiri Pelatihan Juru Kampanye untuk Pemilu 2024

"Kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek. Satu setengah tahun kurang sehingga saya ingin yang pertama di kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Senin, (17/7/2023).

Penyelesaian yang dimaksud selain masalah hukum yakni masalah pembangunan tower atau menara BTS.

Hal itu karena menyangkut pelayanan komunikasi masyarakat di daerah terdepan atau terluar.

"Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal," kata Jokowi.

Jangan sampai, kata Jokowi, pembangunan BTS menjadi terbengkalai karena adanya masalah hukum.

Presiden berharap Menkominfo yang baru dapat segera menyelesaikan pembangunan BTS.

"Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juha terbengkalai ini yang saya nggak mau. ini tugas berada di situ," katanya.