Perbaiki Tata Kelola Industri Sawit, SPKS Sarankan BPDPKS Tak di Bawah Naungan Kementerian Keuangan
Ia menyarankan agar BLU sawit satu ini menjadi mandiri, tak di bawah naungan Kemenkeu. Hal tersebut juga sebagai upaya memperbaiki tata kelola industr
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Hendra Gunawan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menyarankan agar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tak bernaung di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Darto heran mengapa Badan Layanan Usaha (BLU) sawit seperti BPDPKS ada di bawah naungan Kemenkeu. Padahal, BLU Kehutanan ada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Ia pun menyarankan agar BLU sawit satu ini menjadi mandiri, tak di bawah naungan Kemenkeu. Hal tersebut juga sebagai upaya memperbaiki tata kelola industri sawit.
Baca juga: Sekjen SPKS: DMO Minyak Goreng Jadi Cara Perusahaan Beli TBS Kelapa Sawit Petani Semurah Mungkin
"BLU sawit ini harus mandiri. Tidak boleh di bawah naungan siapapun kecuali di bawah naungan rakyat Indonesia, demokrasi, dan hati nurani," kata Darto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).
Ia kemudian mengatakan bahwa pengambilan keputusan di BPDPKS juga sangat susah untuk mandiri dari aparat birokrat sendiri.
Darto menyebutkan bagaimana BPDPKS yang mengelola dana Rp 160 triliun, memiliki Dewan Pengawas yang diisi oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Direktur Jenderal (Dirjen) sejumlah kementerian.
"Nah, di Komite Pengarah itu orang yang mengarahkan alokasi dana itu menteri-menterinya. Yang membuat kebijakan menteri, yang mengawasi sebagai dewan pengawas ini dirjennya," kata Darto.
Ia lantas mempertanyakan akuntabilitas dari BPDPKS jika isinya adalah orang-orang dari kementerian juga.
"Nah, bagaimana kita bayangkan akuntabilitas dari lembaga seperti ini? Menteri yang mengambil keputusan, yang mengawasi dirjennya. Tidak benar," ujar Darto.
