Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, infrastruktur bukan hanya sekedar melakukan pembangunan jalan tol.

Kata Sri Mulyani, pembangunan sumber air bersih juga termasuk infrastruktur. Terlebih, Kementerian Keuangan menyediakan anggaran prioritas infrastruktur sebesar Rp 396,9 triliun sampai Rp 477,5 triliun untuk tahun 2024.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Soroti Pentingnya Standardisasi Aturan Kripto di Tingkat Global, Ini Alasannya

Hal itu dia sampaikan saat menjadi pembicara di acara Indonesia Data and Economic Conference Katadata, di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

"Infrastruktur juga dibutuhkan sebagai negara muda. Maka Indonesia kenapa membangun infrastruktur? Indeks infrastruktur kita itu masih jauh dibandingkan negara-negara lain," kata Sri Mulyani.

"Jangan dilihat cuman jalan-jalan tol aja, infrastruktur itu termasuk air bersih, sanitasi, selokan di kota-kota di Indonesia. Kita masih perlu banyak sekali mengupgrade infrastruktur dari mulai dari akses air bersih selokan," lanjutnya.

Bendahara negara itu mengaku, pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu tak lain adalah untuk produktivitas hingga kualitas hidup masyarakat.

"Kita melihat, kenapa kok infrastruktur terus? ya karena memang Indonesia untuk mobilitas, produktivitas, kualitas hidup, butuh infrastruktur banyak," jelasnya.

Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani yang baru saja pulang dari India itu membeberkan, pembangunan infrastruktur di India pun tengah digenjot.

Baca juga: RI Jadi Negara Berpendapatan Menengah Atas, Menkeu: Seharusnya Punya Dampak Positif ke Investasi

"Saya baru dari India, India ini termasuk yang tadinya semua orang nggak punya WC. Jadi anda bisa bayangkan miliaran orang buang air besar, kecil di mana-mana," ucap dia.

"Itu hanya dilakukan dalam satu dekade, terakhir mereka investasi besar-besaran untuk membangun WC bayangkan," sambungnya.

Untuk itu, Ani mengatakan pembangunan infrastruktur tak bisa dilakukan hanya oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melainkan perlu juga dorongan dari Pemerintah Daerah (Pemda).

"Indonesia dari sisi pembangunan sumber daya manusia peran APBN penting, tapi nggak mungkin sendirian peranan pemerintah daerah penting. Sepertiga dari APBN kita dibelanjakan melalui pemerintah daerah," paparnya.