TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama yang biasa disapa Ahok dikabarkan akan menduduki posisi direktur utama PT Pertamina (Persero) menggantikan Nicke Widyawati.

Menyikapi itu tersebut, Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meyakini hal tersebut tidak mungkin direalisasikan pemerintah karena sosok Ahok terbilang kontroversi.

"Saya rasa Pemerintah tidak akan menetapkan hal itu. Ini hanya isu. Dulu terkait kepala IKN juga begitu," ujar Mulyanto saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (21/7/2023).

Baca juga: Soal Ahok Bakal Jadi Direktur Utama Pertamina, Erick Thohir: Sabar, Ada Waktunya

Menurutnya, pemerintahan jelas mengetahui bagaimana sosok Ahok saat dirinya masih menjabat di Pemprov DKI Jakarta dan beragam persoalannya.

Di tahun politik ini, tentu pemerintah paham terhadap isu sensitif ini

"Pemerintah kan paham bagaimana kiprah beliau (Ahok) di DKI yang membuat kisruh dan menyudutkan ummat. Ahok sebagai terpidana kasus pelecehan Al Qur’an ini mempunyai catatan berat bagi kaum muslimin," ujarnya.

Keyakinan Mulyanto Ahok tidak akan menjadi pimpinan tertinggi Pertamina, dikuatkan dengan telah masuknya tahun politik.

"Di tahun politik ini, tentu pemerintah paham terhadap isu sensitif ini," katanya.

"Sosok dirut yang dibutuhkan itu ya seperti ibu Nicke ini, smart, profesional dan berpengalaman, sehingga Pertamina bisa mengawal ketahanan energi nasional dan menjadi perusahaan top. Apalagi di sisi hulu minyak Pertamina itu sudah dominan matoritas," sambung Mulyanto.

Respon Erick Thohir hingga Ahok

Diketahui, Ahok saat ini merupakan Komisaris Utama Pertamina sejak 2019.

Namun sebelum itu, Ahok pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur dan Gubernur DKI Jakarta dan setelahnya tersangkut kasus hukum.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ahok merupakan pengusaha yang berdarah Tionghoa.

Saat itu, langkah Menteri Erick Thohir yang memasukkan Ahok ke BUMN menuai banyak pro dan kontra.

Banyak yang mengkritik keputusan Erick Thohir tersebut.