Anggota DPR Komisi XI Kamrussamad Ungkap Faktor Turunnya Indeks Kinerja Logistik
Kamrussamad menyarankan Bea Cukai merespon dan termasuk pengambil kebijakan atas isu penurunan kinerja logistik
Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2023 indeks kinerja logistik (LPI) Indonesia anjlok dari 46 ke urutan 63 tahun ini.
Skor LPI Indonesia pada tahun ini turun menjadi 3,15, kalah jauh dari Singapura yang ada di posisi pertama dengan skor 4,3 dan Jepang di peringkat ke-15 dengan skor 3,9.
Adapun survei LPI dilakukan Bank Dunia terhadap 139 negara terkait dengan kecepatan pengiriman atau pengangkutan barang, hingga pelayanan yang diberikan dalam melakukan bisnis logistik.
Baca juga: Lewat Penerapan NLE, Pemerintah Dorong Percepatan Penataan Ekosistem Logistik
Setidaknya, ada enam indikator yang diukur oleh Bank Dunia terkait LPI ini, yakni kepabeanan, infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas logistik, timeline, serta pelacakan dan penelusuran (tracking and tracing).
Anggota DPR Komisi XI Kamrussamad mengatakan, melihat fakta ini, bea cukai khususnya bagian kepabeaan harus segara dibenahi.
"Ke depan diharapkan pemerintah dapat bersikap yang lebih terbuka, berfokus pada solusi dan memanfaatkan informasi dari Bank Dunia untuk memperbaiki sektor logistik Indonesia," ujar Kamrussamad dalam keterangannya, Kamis (27/7/2023).
Kamrussamad menyarankan Bea Cukai merespon dan termasuk pengambil kebijakan (policy makers) atas isu penurunan kinerja logistik Indonesia ini.
"Jangan lindungi pejabat bea cukai yang korup, berantas korupsi dan pungli juga perlu sikap terbuka dan mendengar dan menjadikan laporan Bank Dunia sebagai Landasan," katanya.
Selain itu, berkolaborasi dengan Bank Dunia dan lembaga lain serta fokus pada rencana aksi konkret dan membangun kultur penerimaan terhadap kritik.
Baca juga: Optimalkan Kapasitas Logistik Pertambangan, KAI Bangun Terminal Bongkar Batu Bara
“Introspeksi, berbenah, dan action itu lebih kelihatan negarawan. Dari pada harus protes apalagi pada lembaga keuangan global yang memang sudah dianggap berkompeten,” tegasnya.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dirinya berencana untuk bertanya langsung kepada pihak Bank Dunia soal penyebab peringkat logistik Indonesia turun drastis.
Sebab, Luhut menilai laporan LPI tersebut bertentangan dengan upaya perbaikan yang sudah dilakukan pemerintah selama ini.
Baca juga: Pos Indonesia Jadi Mitra Pendistribusian Logistik Pemilu 2024, Komisi VI DPR Ingatkan Hal Ini
“Kita tidak boleh menutup diri kalau harus ada perbaikan, nggak perlu kecil hati, tapi harus transparan. Karena itu saya akan panggil nanti World Bank, saya mau tanya ‘Heh (Bank Dunia), di mana (kekurangan Indonesia), tell me!’. Supaya kita tahu, diperbaiki. Jangan tiba-tiba kita turun 17 peringkat dari 46 jadi 63,” katanya.
Luhut mengklaim sejatinya sejak 2019 lalu pemerintah sudah berhasil menekan biaya logistik di pelabuhan Indonesia.
Perbaikan itu tercermin dari total biaya yang dikeluarkan masyarakat di pelabuhan yang turun dari 23,9 persen menjadi sekitar 16 persen saja.
Sebagai informasi, negara dengan peringkat LPI tertinggi adalah Singapura (1), Finlandia (2), Denmark (3), Jerman (4), dan Belanda (5). Sementara, negara tetangga Indonesia lainnya seperti Australia ada di peringkat 19, Malaysia di posisi 31, Thailand peringkat 37 dan India peringkat 38.