TRIBUNNEWS.COM, - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera bertindak mengatasi kelangkaan gas elpiji atau gas melon 3 kilogram (Kg) di berbagai daerah.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan, Jokowi jangan buang badan terhadap masalah ini, karena presiden merupakan pemegang tongkat komando tertinggi di struktur pemerintahan.

Dengan posisi tersebut, kata Mulyanto, Jokowi dapat memanggil menteri yang bersangkutan dan segera tugaskan untuk menyelesaikan masalah distribusi gas melon 3 Kg.

Baca juga: Gas Melon Langka, Warga Belitung Sampai Cari di Medsos, Jokowi Ingatkan Hanya untuk Rakyat Tak Mampu

"Jangan terkesan melempar tanggung-jawab kepada bawahan," kata Mulyanto, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Mulyanto pun meminta Jokowi menegur Menteri BUMN Erick Thohir atas kelangkaan gas subsidi ini, karena masyarakat kecil sedang kesulitan.

“Presiden harus tegur Erick Thohir agar fokus menyelesaikan masalah kelangkaan gas melon ini. Ingatkan Erick jangan terlalu asik mengurus sepak bola dan polemik rumput JIS sehingga tugas utama sebagai Menteri BUMN terbengkalai. Akibatnya masyarakat susah mendapatkan kebutuhan sehari-hari,” kata Mulyanto.

Ia pun mendesak Pemerintah segera menata pengelolaan gas LPG 3 Kg dan jangan terus-menerus menyusahkan masyarakat.

“Di tengah harga gas LPG dunia yang terus merosot hampir setengahnya sejak puncaknya di awal tahun 2022, harusnya harga LPG di Indonesia juga sudah ikut turun.
Tetapi yang terjadi di kita justru sebaliknya, terjadi kelangkaan gas LPG 3 kilogram dan harganya juga melejit,” sesal Mulyanto.

Mulyanto mengaku mendapat laporan terjadi kelangkaan gas LPG 3 Kg di berbagai daerah seperti Balikpapan, Makassar, Banyuwangi, Sumatera Barat, Kediri, dan lainnya.

Mulyanto menambahkan memang ada penumbuhan demand pasca pandemi Covid-19. Namun diperkirakan over kuota tersebut tidak lebih dari 2,7 persen atau kekurangan sebesar 0.3 juta ton LPG 3 kg.

Artinya over kuota tidak banyak dan uang subsidi lebih. Semestinya gas LPG 3 kilogram tidak langka dan bahkan turun harga.

Di sisi lain Mulyanto menambahkan, dari hasil prognosa Pertamina, biaya subsidi LPG 3 kilogram tahun 2023 (dengan memperhitungkan biaya over kuota) dapat dihemat sebesar Rp 32.4, karena penurunan harga LPG dunia tersebut.

Sebagai informasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal kelangkaan LPG 3 kg alias gas melon di beberapa daerah. Aduan kelangkaan ini juga diterima Jokowi saat kunjungan kerja ke Kabupaten Malang Senin (24/7).

Menurutnya, gas yang harganya disubsidi pemerintah itu memang diperebutkan. Karena itu, ia mengingatkan gas melon hanya diperuntukkan bagi warga miskin.

“Jadi mengenai kelangkaan, nanti biar Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) yang jawab karena itu menyangkut Pertamina, di bawah beliau. Tanyakan,” imbuhnya.

Penyebab Kelangkaan

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengaku ditelepon Erick Thohir, perihal adanya kelangkaan gas LPG 3 Kg seperti di wilayah Banyuwangi hingga Malang, Jawa Timur.

"Mengenai ini (kelangkaan LPG 3 kilogram), kemarin Bapak Presiden kan ada kunjungan di Malang beserta Menteri BUMN. Dengan adanya laporan dari masyarakat di sana, Pak Menteri tadi telepon saya," ucap Nicke di Indonesia Convention and Exhibition Tangerang, Selasa (25/7/2023).

Nicke mengungkapkan, kelangkaan ketersediaan LPG 3 kilogram dikarenakan permintaan (demand) meningkat drastis.

Baca juga: Setelah Harga Pertamax Naik, Luhut Kode Pertalite dan Gas Elpiji 3 Kg Naik Secara Bertahap Tahun Ini

Terutama pada periode libur panjang, seperti hari raya Idul Adha dan Tahun Baru Hijriyah.

"Nah kenapa di berbagai daerah muncul isu itu (langka)? Jadi, beberapa waktu yang lalu, ada hari libur iduladha, kemudian hari libur hari raya 1 Muharram," papar Nicke.

"Setiap hari libur, itu terjadi peningkatan konsumsi, sehingga tentu terjadi peningkatan di atas rata-rata harian. Ini perlu kita recovery dari sisi penyediaannya, suplai, atau distribusinya," sambungnya.

Untuk mempercepat pulihnya ketersediaan stok LPG 3 Kg di masyarakat, Nicke mengungkapkan Pertamina telah melakukan operasi pasar.

Selain itu, Perseroan juga memperkuat kerja sama dengan seluruh stakeholder, mulai dari Pemerintah Daerah hingga Aparat Penegak Hukum (APH) agar penyalurannya tepat sasaran pengguna.

"Oleh karena itu, Pertamina juga bekerja sama dengan pemda dan juga dengan APH untuk melakukan pengecekan, monitoring, evaluasi, untuk memastikan bahwa distribusinya ini tepat sasaran," papar Nicke.

"Satu hal yang kemudian kita coba dari sisi governance adalah kita lakukan registrasi. Kan sekarang para pembeli harus mendaftarkan, registrasi Nomor Induk Kependudukan," pungkasnya.

Dikutip dari TribunJatim, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi telah menurunkan tim untuk mengecek penyebab kelangkaan elpiji bersubsidi kemasan 3 kilogram (kg).

Hasilnya, kelangkaan itu diduga diakibatkan oleh dua hal. Pertama, banyak rumah tangga yang sebelumnya menggunakan elpiji nonsubsidi ukuran 12 kg beralih ke elpiji melon.

"Mungkin karena selisih harga antara yang 12 kg dan 3 kg lumayan tinggi. Jadi beberapa waktu terakhir, banyak warga yang beralih," kata Nanin, Senin (24/7/2023).

Kedua, tim pemantau lapangan juga menemukan adanya restoran besar yang menggunakan elpiji 3 kg untuk proses masak-memasak di dapur.

Menurut aturan, elpiji subsidi hanya diperuntukkan bagi rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.

Rumah makan atau restoran berskala besar dilarang untuk menggunakan elpiji tersebut.

"Dan itu jumlahnya cukup banyak. Kami tidak bisa memberikan sanksi karena yang bisa memberikan itu dari Pertamina. Wewenang Pertamina untuk penyedia, distribusi, dan pengawasan. Sementara kami dari pemerintah daerah untuk pemantauan distribusi dan stok wilayah," kata dia.

Terpisah, Sales Service Pertamina Jember yang membawahi wilayah Banyuwangi, Muhammat Rifail mengatakan, suplai gas elpiji 3 kg di Banyuwangi tak berkurang.

Banyuwangi mendapat kuota 54 metrik ton gas elpiji untuk setahun 2023. Jumlah itu setara dengan 18 juta tabung gas elpiji melon.

"Realisasi sampai Juni 28.313 metrik ton. Untuk penyaluran ini, kami sesuaikan dengan kuota yang didapat dari Dirjen Migas," kata Rifail.

Untuk mengatasi langkanya tabung gas elpiji ukuran melon, Pemkab bersama Pertamina dan Hiswana Migas menggelar operasi pasar.

Dalam sepekan ini, operasi pasar digelar bergantian di 12 lokasi berbeda. Operasi akan dilanjutkan di kecamatan-kecamatan lain pada pekan berikutnya.

Untuk setiap lokasi operasi pasar, 12 ribu sampai 16 ribu tabung gas elpiji 3 kg disediakan. Warga bisa menjual Rp 16 ribu per tabung dengan syarat membawa KTP.