Komisi VII DPR Optimis RUU EBET Rampung Tahun Ini, Dorong Skema Power Wheeling Masuk ke Pembahasan
Pembahasan RUU EBET tidak begitu menghadapi kendala, tetapi membutuhkan pembahasan yang cukup komprehensif.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno optimis pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) dapat rampung tahun ini.
"Kita optimistis bisa selesai karena sudah dalam tahap pembahasan yang cukup berlanjut. Sudah separuh dari DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dibahas. Saya optimis tahun ini akan selesai," katanya ketika ditemui usai acara dialog industri di Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).
Terbaru, ada peralihan penanggung jawab dari pemerintah, di mana Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM kini dijabat oleh Yudo Dwinanda Priaadi.
Baca juga: Yulian Gunhar: Power Wheeling Adalah Liberalisasi PLN dalam RUU EBET
Dirjen sebelumnya, Dadan Kusdiana, ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM.
"Sekarang memang ada peralihan yang tadinya penanggung jawab Dadan Kusdiana, tapi sekarang pindah ke pejabat baru," ujar Eddy.
"Saya kira isu-isu itu bisa segera dibahas, apalagi pejabat baru pengganti Pak Dadan itu seseorang yang sudah sangat kompeten dalam penanganan isu-isu EBT," lanjutnya.
Eddy kemudian mengatakan bahwa pembahasan RUU EBET tak begitu menghadapi kendala, tetapi membutuhkan pembahasan yang cukup komprehensif.
"Kita akan duduk dulu bersama Pak Yudo untuk menyamakan berbagai isu yang selama ini masih belum bisa kita sepakati secara keseluruhan," ujar Eddy.
Ia yakin sejumlah isu yang sifatnya pelik bisa dirampungkan.
Eddy kemudian menyinggung soal skema power wheeling. Ia mendorong agar hal ini bisa menjadi salah satu bahasan dalam RUU EBT.
"Bagaimanapun juga power wheeling itu masih diperlukan terutama di daerah-daerah yang jaringan transmisi PLN masih belum ada," katanya.
Sebagai informasi, skema power wheeling merupakan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik antara pihak swasta dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Dengan mekanisme power wheeling, produsen listrik swasta dapat menggunakan jaringan milik PLN secara open sources dengan membayar sejumlah fee, yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.
Skema power wheeling memungkinkan produsen listrik swasta menjual langsung pada konsumen.
