Laporan Wartawan Tribunnews, Erik Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengungkapkan tata kelola distribusi yang kurang optimal menjadi penyebab kelangkaan LPG 3 kg.

Kebijakan distribusi yang saat ini diterapkan oleh Pertamina tidak berjalan dengan baik di beberapa wilayah khususnya wilayah yang terpencil. 

Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman mengkritisi pernyataan tersebut. Menurut dia, kelangkaan LPG subsidi karena maraknya pengoplosan.

Baca juga: Dirut Pertamina Cek Langsung Penyaluran LPG 3 Kg di Wilayah Sumatera Selatan

"Karena kelangkaan LPG subsidi lebih disebabkan maraknya pengoplosan LPG subsidi menjadi LPG 12 kg oleh mafia LPG atau akibat tingginya migrasi konsumen," ungkap Yusri, Selasa (1/8/2023) di Jakarta.

Penyebab utamanya, lanjut Yusri, adalah disparitas harga LPG 3 kg subsidi dengan LPG 12 kg sangat tinggi, yaitu Rp 10.000 per kg.

"Selisih harga itu lah cuan besar yang telah memicu suburnya praktek oplosan oleh mafia LPG yang sudah menjadi fakta yang terungkap di berbagai daerah yang telah diberitakan oleh sejumlah media," lanjut Yusri.

Sudah menjadi rahasia umum, kata Yusri, bahwa mafia LPG bisa leluasa melakukan praktek ilegal tersebut, disebabkan adanya perlindungan oleh oknum penegak hukum juga.

"Jadi jika kita mau serius memberantas mafia LPG, sangat gampang, cukup Kapolri mau tegas dengan menginstruksikan seluruh Kapolda jika terdapat praktek oplosan LPG di suatu daerah, maka ancamannya Kapolres dicopot," kata Yusri.

Menurut Yusri, jika Kapolri berani menerapkan kebijakan tersebut, ia memastikan tidak akan ada kelangkaan LPG subsidi di berbagai daerah lagi.

"Jadi kelangkaan itu bukan karena sistem alokasi penyaluran agen 20 persen dan pangkalan 80%, karena sependek pengetahuan kami, bahwa BPK secara rutin mengaudit penyaluran LPG subsidi dari pangkalan ke agen hingga SPPBE, subsidi LPG 3 kg di APBN 2023 sekitar Rp 117, 5 triliun " jelas Yusri.

Selain itu, sambung Yusri, Pertamina sudah sangat terencana dan terbiasa menyiapkan kebutuhan LPG subsidi setiap tahunnya sekitar 8 juta ton, termasuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhannya.

Baca juga: Pertamina: LPG 3 Kg Hanya untuk Masyarakat Miskin, Seperti Tertulis di Tabung

Lagipula, lanjut Yusri, Pertamina sudah sangat berpengalaman dalam mendistribusikan BBM dan LPG di seluruh negeri, termasuk daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terjauh) dengan harga yang sama.

"Karena kita adalah negara kepulauan dengan luas serta sebaran penduduk yang cukup besar, sehingga menjadikan pola distribusi LPG dan BBM Pertamina memang paling rumit di dunia," ungkap Yusri.

Oleh sebab itu, lanjut Yusri, pernyataan Dirjen Migas soal penyebab kelangkaan itu sangat disesalkan, lantaran secara tidak langsung pernyataan itu sama saja dia lagi menunjuk dirinya sendiri tidak mampu membina Pertamina.

"Seharusnya Dirjen Migas berjuang untuk meningkatkan anggaran di APBN untuk membangun jaringan gas kota di seluruh Indonesia, agar bisa mengurangi impor LPG setiap tahun sebanyak 6,7 juta ton yang sudah membebani neraca keuangan negara," pungkas Yusri.