Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengoptimalisasi alokasi eksisting gas bumi program harga gas bumi tertentu (HGBT) yang belum terserap.

Hal itu untuk mengakomodir permintaan perluasan sektor industri yang mendapat insentif.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah telah melaksanakan program HGBT, yang menetapkan 7 sektor industri mendapat insentif harga gas di bawah 6 dolar AS per MMBTU.

Baca juga: Pelaku Usaha Berharap Pemerintah Tak Ubah Harga Gas Industri

"Kita sudah melakukan tahap I itu ya yaitu yang 7 industri itu yang 6 dolar AS tadinya dapat harga 7,8,9, ini udah diberlakukan untuk 7 industri dan jumlahnya juga cukup besar," kata Arifin dikutip Minggu (6/8/2023).

Menurutnya, ada permintaan perluasaan sektor industri yang mendapat insentif HGBT, untuk mengakomodirnya dia berencana mengoptimalkan alokasi gas eksisting untuk HGBT sebesar 1.241,00 BBTUD yang belum terserap optimal oleh 7 sektor industri yaitu baru sebesar 85 persen.

"Uang menjadi catatan kita dari alokasi untuk 7 industri ini yang memanfaatkannya masih di bawah 85 persen, belum optimal ya. Jadi dari seluruh volume yang dialokasikan ini yang akan kita optimalkan dulu," ujarnya.

Arifin melanjutkan, pemerintah pun sedang mengevaluasi rantai bisnis gas bumi lewat pipa mulai dari hulu, dengan mengevaluasi biaya produkusi dari sumur gasnya.

Dia pun berencana menjadikan Malaysia, Thailand dan Vietnam sebagai acuan dalam pembentukan harga jual gas dari sisi hulu.

“Kita bencmark dengan misalnya harga gas di malaysia variannya angkanya 3 sampai 6- 7 dolar. Di Malaysia kan memang tidak seluas kita kemudian sumber gasnya banyak di Serawak dekat Kalimantan Utara,” urai Arifin.

“Mereka sedang pelajari bagaimana bisa mendapatkan mengatur pada range yang demikian bencmark. Kita juga kaji Thailand, Vietnam kita akan kaji," sambungnya.

Untuk menekan biaya di sisi evaluasi disisi pengangkutan, pemerintah berencana akan berinvestasi pada pembangunan pipa sehingga biaya pembangunan yang biasa dibebankan ke ongkos angkut gas dapat ditekan.

"Kita juga potong onkos transportasinya, maka pemeintah yang akan bangun investasi pipeline. Ini kan juga capex yang bisa ditekan, otomatis harus turun karena investasinya sudah balik," imbuhnya.