Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 473 triliun pada 2024.

Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan target 2023 yang sebesar Rp 441 triliun.

Sri Mulyani mengungkapkan, perolehan PNBP sangat bergantung terhadap tren harga komoditas sumber daya alam unggulan Indonesia.

Baca juga: Optimalkan PNBP di Sektor Perhubungan Laut, Kemenhub Tegakkan Aturan Penggunaan Sistem AIS

"Untuk PNBP targetnya Rp 473 triliun terutama karena adanya juga kontribusi dari harga komoditas," ucap Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Kalau harga komoditas tadi cenderung menurun maka kita lihat PNBP dari SDA diperkirakan tidak setinggi seperti yang kita terima tahun 2022 dan 2021," sambungnya.

Untuk mencapai target tersebut, Sri Mulyani juga mendorong agar perusahaan-perusahaan pelat merah alias BUMN untuk dapat lebih optimal menyetorkan dividen.

Selain itu, Kemenkeu juga mendorong optimalnya Badan dan Layanan Umum (BLU) yang merupakan agen pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi berupa penyediaan layanan kepada masyarakat.

"Kita akan mengoptimalkan BUMN dari sisi penyetoran dividen. Kemudian inovasi, dan kualitas layanan Kementerian lembaga, yang memiliki BLU termasuk Kepolisian termasuk SIM-STNK, dan perluasan IT dan pengawasan kepatuhan dari wajib bayar PNBP," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menargetkan penerimaan perpajakan negara senilai Rp2.307,9 triliun atau tumbuh 8,9 persen di tahun 2024.

"Kita targetkan penerimaan perpajakan tubuh 8,9 persen ini lebih tinggi dari asumsi pertumbuhan ekonomi yang 5,2 persen. Artinya teks rasionya diharapkan akan terus meningkat," ujar Menkeu Sri Mulyani.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Targetkan Penerimaan Perpajakan Tumbuh 8,9 Persen di Tahun 2024

Bendahara negara itu mencatat, outlook penerimaan pajak di tahun 2023 ini senilai Rp 2.118,3 triliun atau turun 4,1 persen dibandingkan tahun 2022.

Menkeu Sri Mulyani bilang, kebijakan perpajakan tahun ini melalui implementasi corebtax system, peningkatan kepatuhan dan integrasi teknologi.

"Joint program supaya penerimaan semakin konsisten antar berbagai sumber baik pajak Bea Cukai dan PNBP dan melaksanakan undang-undang harmonisasi perpajakan kita," jelasnya.

Adapun penerimaan pajak tahun 2024 ditargetkan akan mencapai Rp 1.986 triliun atau tumbuh 9,3 persen dari outlook pajak tahun 2023 yaitu Rp 1.818,2 triliun.

"Reform tadi seperti pemaduan Nik dan NPWP, kita akan melihat padahal high whealth individual, core tax sistem kita upayakan selesai dan menggunakan digital forensik serta kerjasama global dan sisi perpajakan," tuturnya.