Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton Diamankan Bulog, Bapanas: Cukup untuk Bantuan Pangan
Stok CBP akan terus bertambah seiring penyerapan gabah atau beras yang terus dilakukan oleh Perum Bulog.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog dipastikan dalam kondisi yang cukup.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, stok CBP telah diamankan sebanyak 1,6 juta ton.
Stok CBP tersebut, kata Arief, telah dipersiapkan dalam rangka penyaluran bantuan pangan dan stabilisasi harga.
Baca juga: Dampak Perubahan Iklim, BMKG Sebut Indonesia akan Semakin Susah Impor Beras
"Kami sampaikan bahwa stok beras di Bulog ada dan cukup untuk bantuan pangan dan stabilisasi harga, jumlah 1,6 juta ton beras secured sesuai arahan Bapak Presiden dalam ratas sebelumnya," kata Arief dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Rabu (23/8/2023).
Arief mengatakan, stok CBP ini akan terus bertambah seiring penyerapan gabah/beras yang terus dilakukan oleh Perum Bulog.
Dengan stok beras yang tersedia, ia meminta masyarakat berbelanja secara bijak dan membeli bahan pangan secukupnya untuk keperluan sehari-hari.
“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk belanja bijak sesuai keperluan dan stop boros pangan," ujar Arief.
"Saya tegaskan bahwa stok beras yang ada di Perum Bulog aman dan cukup untuk keperluan bantuan pangan dan stabilisasi harga," lanjutnya.
Guna meredam kenaikan harga beras, Arief menyebut pihaknya terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh daerah.
Selain itu, secara rutin memonitor perkembangan inflasi pangan di seluruh wilayah bersama Kementerian Dalam Negeri beserta K/L lainnya dan juga dihadiri Gubernur serta Bupati/Walikota.
Kemudian, Arief mengatakan pemerintah akan segera kembali menggelontorkan bantuan pangan beras.
Bantuan pangan beras disalurkan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh provinsi.
Hal itu guna menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah.